DPR Setujui Sarjito Pimpin Pengawasan Bursa Mineral OJK

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui penunjukan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Persetujuan terhadap calon tunggal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal usai menggelar rapat internal di Kompleks Parlemen, Jakarta. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (27/8/2026) guna memperoleh pengesahan resmi.

Sarjito sebelumnya merupakan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK serta Ketua Satgas PASTI sebelum memasuki masa pensiun pada 2024. Karirnya di sektor pasar modal mencakup jabatan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal OJK dan Kepala Biro Investigasi Formal dan Kriminal Bapepam Kementerian Keuangan.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi XI DPR RI, Sarjito memaparkan sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola komoditas nasional, terutama penentuan harga nikel dan timah yang masih bergantung pada bursa luar negeri seperti London Metal Exchange dan Shanghai Futures Exchange.

"Bagaimana mungkin kita sebagai produsen atau penghasil timah terbesar di dunia, penghasil nikel terbesar di dunia, mohon maaf, tetapi harganya tidak ditentukan oleh negara kita sendiri, tetapi ditentukan di negara lain?" ujar Sarjito, Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK.

Ia menambahkan bahwa kelemahan posisi tawar dalam pembentukan harga global menjadi tantangan mendesak bagi pasar domestik.

"Nah ini tentu saja menjadi masalah serius kita penghasil terbesar tapi tidak pernah bisa bahkan mempengaruhi harga," kata Sarjito.

Selain masalah penetapan harga, Sarjito menyoroti potensi kebocoran penerimaan negara akibat praktik under invoicing serta manipulasi laporan nilai ekspor yang telah berlangsung selama dekade terakhir.

"Selama puluhan tahun bangsa Indonesia dihadapkan pada under voicing, baik volume maupun harga," tutur Sarjito.

Ia juga menegaskan dampak negatif dari skema transfer pricing yang memanfaatkan ketidaktransparanan kepemilikan manfaat di luar negeri.

"Yang berkaitan dengan transfer pricing, transfer pricing dari sisi perusahaan sangat bagus karena maximize the value of the group, tetapi buat negara sangat merugikan penerimaan negara, karena pajak yang diperoleh oleh negara menjadi sangat kecil," ungkap Sarjito.

Masalah pengawasan transaksi antarperusahaan berelasi di luar negeri dinilainya memerlukan pembenahan regulasi secara menyeluruh.

"Dan pihak yang berelasi di luar negeri itu sangat susah untuk dilihat karena beneficial ownership-nya juga kadang-kadang seolah-olah adalah pihak ketiga. Transfer pricing ini sangat merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, dua hal yang terkait dengan under invoicing dan transfer pricing harus segera dibenahi dan dikembalikan ke posisi porsi yang seharusnya," beber Sarjito.

Kondisi tata kelola perdagangan komoditas yang ada saat ini dipandang Sarjito menguntungkan korporasi namun merugikan potensi penerimaan pajak negara.

"Transfer pricing dari sisi perusahaan sangat bagus karena maximize the value of the firm, tapi buat negara sangat merugikan penerimaan negara karena pajak yang diperoleh oleh negara menjadi sangat kecil," terangnya.

Sebagai langkah pembenahan ekosistem perdagangan mineral nasional, Sarjito mengusulkan pembentukan delapan pilar utama yang mencakup infrastruktur terintegrasi, pasar terpercaya, pelaku profesional, hingga integrasi data.

"Oleh karena itu, infrastruktur pertama adalah harus aman, andal, dan terintegrasi dengan baik. Kedua, trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat ini pasarnya kayak apa?

Pasar yang transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya," beber Sarjito.

Guna mendukung operasional pengawasan yang efektif, keahlian regulator dan penguatan kapasitas kelembagaan di OJK menjadi prioritas utama.

"(Ketujuh) Kemudian selanjutnya adalah trusted ecosystem. Kita tahu bahwa siapa yang akan terlibat di dalam proses ini? Kalau kita belajar dari Tiongkok, sebelum membikin Shanghai Futures Exchange, Tiongkok melakukan upaya yang sangat sistematis selama dua dekade.

Tiongkok mengumpulkan semua, mengimpor mineral-mineral dari negara lain, kemudian mendorong industri nasional untuk memakainya, dan juga supply di banyak yurisdiksi dengan memakai smelter-smelter, sehingga tahu semua negara lain kekuatannya, termasuk tentu di Indonesia. Oleh karena itu, ekosistem ini yang nantinya harus saling berinterkoneksi," jelas Sarjito.

Sarjito menekankan bahwa pembangunan ekosistem bursa mineral memerlukan strategi jangka panjang sebagaimana yang diterapkan dalam pembentukan Shanghai Futures Exchange.

"Kalau kita belajar dari China sebelum membuat Shanghai Futures Exchange melakukan upaya yang sangat sistematis selama 2 dekade," kata Sarjito.

Strategi konsolidasi pasokan mineral dan penguatan industri dalam negeri dinilai menjadi kunci sukses pembangunan bursa.

"China mengumpulkan semua, mengimpor mineral-mineral dari negara lain kemudian mendorong industri nasional untuk memakainya, dan juga spying di banyak yurisdiksi dengan memakai smelter-smelter sehingga tahu semua negara lain kekuatannya termasuk tentu di Indonesia," ujar Sarjito.

Pengembangan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK ke depan akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta menunggu penerbitan Peraturan Presiden terkait jenis produk yang diperdagangkan.

"Tentu harus berharmonisasi dengan Kementerian ESDM dan kemudian kementerian lain untuk memastikan bahwa ekosistem yang ada itu berjalan dengan baik," tutur Sarjito.

Penetapan resmi Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK dijadwalkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (27/8/2026).