DPR dan Pemerintah Sepakati Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027

Komisi XI DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Kesepakatan penetapan asumsi dasar ekonomi makro tersebut dicapai dalam pembahasan bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan jajaran Komisi XI DPR RI, seperti dilansir dari Investor Daily. Sektor jasa lainnya diproyeksikan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,1 persen.

Selain target pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menetapkan indikator makro lain, meliputi tingkat inflasi sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dolar AS, serta imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Nilai asumsi tersebut sesuai dengan usulan awal pemerintah.

"Agenda rapat kita hari ini adalah menyetujui angka-angka asumsi makro dan menetapkan serta menyimpulkan asumsi makro yang akan menjadi acuan di dalam RAPBN tahun 2027," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR RI menjelaskan bahwa perumusan seluruh indikator ekonomi tersebut telah memperhitungkan dinamika pasar global maupun domestik.

"Penetapan asumsi tersebut telah mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik serta berbagai peluang dan risiko yang terkoneksi memengaruhi kinerja perekonomian nasional," ujar Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Rincian target pertumbuhan 17 sektor lapangan usaha pada 2027 mencakup sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum sebesar 9,4 persen, transportasi dan pergudangan 8,9 persen, informasi dan komunikasi 8,1 persen, kesehatan dan kegiatan sosial 7 persen, serta perdagangan besar dan eceran 6,5 persen. Sementara itu, sektor jasa pendidikan ditargetkan tumbuh 6,4 persen, industri pengolahan 6,1 persen, konstruksi 5,6 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan 5,4 persen.

Sektor jasa perusahaan dipatok tumbuh 4,8 persen, jasa keuangan dan asuransi 4,7 persen, real estat 4 persen, pengadaan listrik, gas, dan air bersih 3,5 persen, serta administrasi pemerintahan 3,5 persen. Sektor pertambangan dan penggalian serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang mencatat target terendah masing-masing 2,4 persen dan 1,1 persen.

Postur anggaran tahun 2027 menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp 3.426 triliun dan belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun. Defisit anggaran ditetapkan senilai Rp 671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Komisi XI DPR RI mencatat bahwa penurunan defisit dari outlook pada RAPBN 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB menjadi 2,4% terhadap PDB pada RAPBN tahun 2027," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Komisi XI DPR RI meminta pemerintah menjaga tata kelola utang secara akuntabel serta mengarahkan alokasi pembiayaan pada kegiatan produktif guna memitigasi risiko fiskal.