DPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur Bank Indonesia

Komisi XI DPR RI menyetujui penetapan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan posisi Perry Warjiyo yang mundur dari pimpinan BI sejak Juli lalu. Penetapan ini menempatkan Destry tinggal menunggu pelantikan resmi sebagai pimpinan tertinggi otoritas moneter tersebut, dilansir dari Detik Finance.

Pengangkatan pimpinan baru ini memicu tanggapan dari pelaku analisis ekonomi. Ekonom Senior Didik J Rachbini menilai kepemimpinan baru di bank sentral diperkirakan tidak akan banyak mengubah kondisi moneter serta posisi nilai tukar rupiah untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

Menurut analisis Didik, pasar domestik Indonesia yang tergolong skala besar tidak serta-merta menjamin kekuatan mata uang nasional karena keterbatasan pada sektor luar negeri. Penggunaan instrumen suku bunga tinggi juga dinilai memiliki dampak ganda terhadap perekonomian nasional.

Otoritas moneter memang dapat menaikkan suku bunga demi menarik modal asing ke aset domestik. Namun, tingginya biaya transaksi serta rumitnya kepastian hukum dan dinamika sosial politik tetap berisiko membebani dunia usaha, investasi domestik, hingga kredit pemilikan rumah.

"Kepemimpinan baru memang tidak mungkin bisa mengubah faktor-faktor yang menjadi kendala selama ini. Jadi kepemimpinan baru saya prediksi tidak akan banyak mengubah sistem moneter dan rupiah seperti biasanya tetap akan lemah," ujar Didik J Rachbini, Ekonom Senior.

Didik menjelaskan bahwa penyesuaian suku bunga yang konservatif tidak cukup kuat untuk memperkokoh posisi rupiah tanpa didukung sektor produksi dan investasi. Rendahnya tingkat kepercayaan hukum, kendala korupsi, serta daya saing sektor luar negeri yang lemah menjadi tant{ "title": "Destry Damayanti Disetujui DPR Gantikan Gubernur Bank Indonesia", "title_slug": "destry-damayanti-gubernur-bank-indonesia", "description": "Komisi XI DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur BI. Ekonom memprediksi rupiah tetap sulit menguat dalam lima tahun ke depan.", "keywords": "Destry Damayanti, Bank Indonesia, Komisi XI DPR, Didik J Rachbini, Nilai Tukar Rupiah, Cadangan Devisa", "category_id": "2", "tags": "Bank Indonesia, Rupiah, Ekonom", "thumbnail": "gedung bank indonesia jakarta", "content": "

Komisi XI DPR RI menyetujui penetapan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri sejak Juli lalu, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Penetapan ini menempatkan Destry tinggal menunggu pelantikan resmi sebagai pimpinan tertinggi otoritas moneter tersebut.

Pengangkatan pimpinan baru ini memicu sorotan terkait prospek mata uang nasional. Ekonom Senior Didik J Rachbini menilai tantangan menstabilkan nilai tukar dalam masa jabatan lima tahun mendatang sangat berat dan sulit direalisasikan akibat kendala struktural.

Didik memproyeksikan rupiah masih berada dalam tren lemah karena kepemimpinan baru diperkirakan tetap menjalankan pola kebijakan lama di tengah tekanan faktor internal maupun eksternal.

"Kepemimpinan baru memang tidak mungkin bisa mengubah faktor-faktor yang menjadi kendala selama ini. Jadi kepemimpinan baru saya prediksi tidak akan banyak mengubah sistem moneter dan rupiah seperti biasanya tetap akan lemah," ujar Didik J Rachbini, Ekonom Senior.

Struktur ekonomi nasional dinilai sangat bergantung pada pasar domestik sehingga belum mampu memperkuat posisi mata uang luar negeri. Penggunaan instrumen suku bunga tinggi secara rutin saat rupiah melemah juga dinilai menyimpan risiko bagi sektor riil.

"Jadi Bank Indonesia bisa saja mempertahankan nilai tukar, tetapi sistem dan struktur seperti sekarang ini tetap akan berjalan. Kebijakan yang akan dilakukan rutin seperti biasa menaikkan suku bunga saat nilai tukar rupiah melemah drastis," ujar Didik J Rachbini.

Kebijakan suku bunga konservatif dianggap tidak memadai tanpa didukung kepercayaan hukum, pemberantasan korupsi, serta peningkatan daya saing sektor luar negeri. Kondisi ini membuat perekonomian domestik terus bertumbuh tetapi rentan terhadap depresiasi mata uang.

"Kebijakan konservatif yang sederhana hanya dengan instrumen suku bunga tidak akan menjadikan nilai tukar lebih kuat. Faktor lain yang berasosiasi dengan investasi dan produksi tidak mendukung, seperti kepercayaan terhadap hukum rendah, korupsi, dan sektor luar negeri lemah karena daya saing rendah," paparnya Didik J Rachbini.

Kebutuhan devisa yang tinggi untuk impor dan pembayaran utang luar negeri tidak diimbangi dengan pasokan devisa dari ekspor maupun investasi asing secara optimal. Ketimpangan arus masuk dan keluar dolar AS ini terus menekan posisi rupiah.

"Ekonomi Indonesia yang besar terus akan membayar berbagai kegiatan impor, utang luar negeri, dan semua transaksi internasional menggunakan devisa, dalam hal ini dolar AS. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia tidak memupuk cadangan devisa yang besar melalui ekspor, investasi asing, pariwisata, dan arus masuk dana lainnya dari luar negeri," jelas Didik J Rachbini.

Keterbatasan orientasi ekspor dari pelaku usaha nasional turut memperparah kondisi pasokan devisa. Pelaku usaha cenderung berfokus pada pasar domestik yang dominan namun konsumtif terhadap produk impor.

"Jika orientasi ini tidak bisa diubah, maka BI tetap akan pasrah menerima kondisi pasar seperti ini, yang menentukan nilai tukar tetap rentan karena tidak memiliki fondasi pasokan devisa yang kuat," beber Didik J Rachbini.

Posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$ 145,3 miliar pada akhir Juli 2026. Angka tersebut jauh di bawah Singapura yang mencapai US$ 426,2 miliar dan Thailand sebesar US$ 279,2 miliar.

"Bagi negara sebesar Indonesia, cadangan devisa sebesar ini tidak cukup dan bahkan terlalu kecil untuk menjadi penyangga eksternal," sebut Didik J Rachbini.

Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel juga dinilai rentan karena sangat bergantung pada fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas turun, penerimaan devisa menipis sementara kebutuhan impor tetap tinggi.

"Kondisi ini melemahkan nilai tukar dan menjadi faktor yang dapat memastikan BI tidak akan dapat memperbaiki nilai tukar," kata Didik J Rachbini.

Hambatan investasi seperti ketidakpastian hukum dan tingginya biaya transaksi semakin menyulitkan Indonesia menarik modal asing jangka panjang. Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia pun dianggap sebagai siklus rutin yang belum mampu menyelesaikan persoalan moneter mendasar.

"Perubahan kepemimpinan BI hanyalah peristiwa dan siklus biasa, meskipun pergantiannya bercampur politik dan kontroversial," sebut Didik J Rachbini.