Rupiah Melemah Rp 17.977 per Dolar AS Usai Perry Warjiyo Mundur

Tekanan melanda nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal pekan perdagangan. Dilansir dari Investor Daily, mata uang Garuda terkoreksi hingga menyentuh level Rp 17.977 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Senin (27/7/2026) pagi.

Pelemahan mata uang domestik sebesar 14 poin atau 0,08 persen ini terjadi di tengah kabar pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sejak sesi pembukaan, kurs rupiah tercatat sudah mengalami penurunan 6 poin ke posisi Rp 17.969 per dolar AS.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pergerakan indeks dolar AS yang justru mengalami penurunan 0,25 persen ke level 101,23. Pelemahan greenback terdorong oleh penghentian serangan AS terhadap Iran, yang sukses meredam harga minyak dunia dan meningkatkan kepercayaan investor pasar global.

Pengumuman keputusannya mundur dari pimpinan bank sentral disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Keputusan resmi tersebut dikonfirmasi setelah surat pengunduran diri diterima Istana pada Minggu (26/7/2026).

Presiden telah menyetujui permohonan berhenti tersebut berdasarkan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

"Per kemarin, Minggu (26/7/2026), secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur BI kepada Bapak Presiden. Sesuai mekanisme dan undang-undang yang berlaku, terutama mengacu pada Undang-Undang Bank Indonesia, Bapak Presiden menerima pengunduran diri Bapak Perry Warjiyo disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama 7 tahun," ujar Prasetyo Hadi.

Menindaklanjuti kekosongan pimpinan, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan posisi Plt ini berjalan sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan kekuasaan dalam menstabilkan moneter nasional.

Bank Indonesia memastikan seluruh tata kelola kelembagaan tetap berjalan profesional serta berkomitmen menjaga sinergi ketat bersama Pemerintah selama masa transisi hingga penetapan pejabat definitif oleh Presiden dan DPR.