DPR Minta Pemerintah Optimalkan Target Pendapatan Negara RAPBN 2027

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah bekerja keras untuk mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada rapat paripurna di Gedung DPR, Selasa (18/8/2026), seperti dilansir dari Investor Daily.

Target pendapatan negara pada 2027 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp218 triliun atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook pendapatan negara tahun 2026. Angka tersebut mencakup penerimaan perpajakan senilai Rp2.908 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun, dan hibah sebesar Rp700 miliar.

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp316,6 triliun. Selain itu, pemerintah menetapkan alokasi belanja perpajakan dalam RAPBN 2027 sebesar Rp632 triliun, meningkat dari angka tahun 2026 yang sebesar Rp576,4 triliun.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budi Sulistyono menyoroti pentingnya penajaman redistribusi beban pajak agar terwujud keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Pemerintah harus mempertajam redistribusi beban pajak yang berkeadilan. Pemerintah harus dapat menyampaikan laporan distribusi beban pajak dari berbagai lapisan wajib pajak untuk memastikan kebijakan pajak yang adil," tutur Budi dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Selasa (18/8/2026).

Ia juga menegaskan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap lonjakan nilai belanja perpajakan agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

"Belanja perpajakan yang mencapai Rp632 triliun harus dievaluasi dan diarahkan hanya pada yang memiliki nilai tambah nyata dan terukur, antara lain: transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, perlindungan lingkungan hidup, dan nilai tambah bagi rakyat," kata Budi.

Mengenai pengelolaan sumber daya alam, ia meminta pemerintah mengantisipasi fluktuasi harga komoditas global yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara.

"Pemerintah harus dapat mengantisipasi PNBP yang sensitif yang dapat menjaga dan mempertahankan nilai ekonomi bagi kepentingan ekonomi nasional. Pemerintah harus dapat mengantisipasi PNBP yang sensitif terhadap harga komoditas global sehingga tidak menganggu ruang fiskal APBN," tutur dia.

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar Nurul Arifin menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal melalui perluasan basis pajak serta optimalisasi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik.

"Dengan demikian diharapkan kapasitas serta ruang fiskal APBN 2027 dapat semakin kuat mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," terang Nurul.

Dari sudut pandang berbeda, Anggota Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai pencapaian target penerimaan membutuhkan langkah reformasi perpajakan yang adaptif, efisien, dan berkeadilan, disertai perbaikan tata kelola PNBP dan aset negara.

"Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar rasio perpajakan ini konsisten bertahan di angka dua digit. Seiring dengan membesarnya skala ekonomi nasional sistem perpajakan kita harus lebih adaptif," kata Kamrussamad.