DPR Minta Malaysia dan Singapura Ikut Cegah Kebakaran Hutan

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah Malaysia dan Singapura turut berkontribusi aktif dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, menyusul dampak kabut asap yang telah melintasi batas negara dan mengganggu aktivitas warga di kawasan Asia Tenggara.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan bahwa penanganan karhutla di Indonesia menghadapi kendala geografis yang sangat luas. Menurutnya, negara tetangga yang terdampak tidak sepatutnya hanya menyampaikan protes diplomatis tanpa memberikan kontribusi nyata di lapangan.

"Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah," kata Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Keterlibatan negara tetangga dinilai sangat beralasan karena banyak entitas bisnis maupun warga dari Malaysia dan Singapura yang menanamkan investasi pada sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah Indonesia.

"Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per-orang, gitu," ujar Marwan.

Tuntutan peran aktif tersebut disuarakan karena pemilik modal perkebunan memiliki tanggung jawab moral dan operasional atas munculnya titik api di lahan pengelolaan mereka.

"Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ," tutur Marwan.

Dampak karhutla Kalimantan telah memicu krisis kesehatan dan pendidikan di Sarawak, Malaysia. Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak melaporkan sebanyak 108 sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak di kawasan Serian terpaksa ditutup sementara setelah Indeks Pencemaran Udara menembus angka 239, yang masuk kategori sangat tidak sehat.

"Berdasarkan Rencana Aksi Kabut Nasional, yang berada di bawah yurisdiksi direktur Departemen Pendidikan Negara Bagian Sarawak, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup begitu API mencapai 200," kata JPBN Sarawak dalam keterangannya.

Lembaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sarawak mencatat dari 18 titik pemantauan kualitas udara, dua lokasi berada pada kategori sangat tidak sehat yaitu Serian dan Lubok Antu, sementara 10 titik lainnya terdeteksi tidak sehat.

Sementara itu, Majelis Ugama Islam Singapura mengambil kebijakan memangkas durasi naskah khotbah Salat Jumat dari tujuh halaman menjadi kurang dari empat halaman guna menjaga kenyamanan jamaah di tengah lonjakan suhu udara dan ancaman kabut asap.

"Seiring dengan meningkatnya suhu udara dan mulai munculnya kabut asap di beberapa wilayah Singapura, kami melakukan penyesuaian kecil namun penting terhadap khotbah Jumat kami," kata MUIS melalui akun Instagram resminya.

Langkah efisiensi ibadah tersebut diterapkan secara fleksibel menyusul perkiraan cuaca ekstrem dari Layanan Meteorologi Singapura.

"Semoga langkah ini dapat sedikit mempermudah semua orang untuk berkumpul, beribadah, dan tetap merasa nyaman di tengah kondisi cuaca yang menantang ini," ujar MUIS.

Ancaman paparan asap di Singapura diperkirakan memburuk akibat pola angin bertiup dari arah tenggara dan barat daya, sementara Indeks Standar Polutan 24 jam masih berada pada kisaran kategori sedang.

Sorotan internasional terhadap karhutla Indonesia juga memicu desakan dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance Berly Martawardaya. Ia menyarankan pemerintah pusat memberlakukan pembelajaran jarak jauh di Kalimantan serta mengalihkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis untuk dana darurat pemadaman api dan bantuan medis warga.

"Daily Express Malaysia membahas kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan serta post video siswa SD yang menembus asap tebal," kata Berly dalam akun X resminya.

Evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan masyarakat terdampak dinilai harus menjadi prioritas utama pemerintah dibanding mempertahankan kegiatan tatap muka.

"Sambil giatkan upaya pemadaman dan usut, kenapa pemerintah pusat dan pemda tidak tutup sekolah + online learning, berlakukan WFH dan bagikan masker ke warga Kalimantan?" ujar Berly.

Guna mempercepat pemadaman api di kawasan rawan, alokasi anggaran negara dinilai perlu digeser sementara waktu demi keselamatan ekosistem.

"Stop MBG beberapa hari dan alihkan dananya untuk melindungi warga dan ekosistem Kalimantan. Uangnya ada," kata Berly.

Kerja sama lintas negara dalam bentuk penerimaan bantuan internasional dianggap sebagai langkah rasional untuk mengatasi bencana asap regional ini.

"Bangsa besar adalah bangsa yang melindungi rakyatnya dengan usaha sendiri dan/atau bantuan negara lain. Tidak perlu malu menerima bantuan ketika sedang membutuhkan, nanti gantian kita bantu pas negara tetangga membutuhkan," tutur Berly.