Malaysia Singapura Diminta Berkontribusi Cegah Karhutla

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta Malaysia dan Singapura ikut berkontribusi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, menyusul asap kebakaran yang sampai ke wilayah kedua negara. Marwan menyampaikan hal itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8), setelah pernyataan bahwa asap karhutla di Kalimantan telah masuk ke Malaysia dan Singapura. Dia mengatakan Indonesia meminta pemahaman karena penanganan karhutla dinilai rumit akibat luas wilayah.

"Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah," kata Marwan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8).

Marwan juga mengingatkan Malaysia dan Singapura memiliki aktivitas perkebunan di Indonesia, sehingga kerja pencegahan dinilai tidak bisa hanya berupa respons protes. "Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang, gitu," ujarnya.

Dalam penilaiannya, keterlibatan negara tetangga seharusnya mencakup perilaku di lapangan, bukan sebatas menyampaikan keberatan. "Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ," tuturnya.

Asap karhutla dari Kalimantan disebut berpotensi meluas dan mengganggu kualitas udara di negara tetangga, termasuk Malaysia. Dilansir Bernama, Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak (JPBN) mengatakan 108 sekolah di wilayah Serian, Sarawak, Malaysia ditutup sementara, dengan indeks pencemaran udara melebihi ambang batas polusi. JPBN Sarawak juga menyebut pembelajaran jarak jauh diterapkan melalui PdPR agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu.

"Berdasarkan Rencana Aksi Kabut Nasional, yang berada di bawah yurisdiksi direktur Departemen Pendidikan Negara Bagian Sarawak, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup begitu API mencapai 200," kata JPBN Sarawak dalam sebuah pernyataannya.