CILT Dorong Penerapan Blue Economy untuk Perkuat Logistik Indonesia

Penerapan paradigma ekonomi biru atau blue economy kini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi maritim Indonesia. Langkah ini dinilai penting demi meningkatkan efisiensi rantai pasok dan daya saing logistik di kawasan Indo-Pasifik, seperti dilansir dari Investor Daily.

Dewan Penasihat The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) sekaligus Indonesia Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan bahwa keunggulan geografis Indonesia harus dimanfaatkan secara seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

"Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang menjadi modal penting dalam membangun ekosistem logistik dan perdagangan yang kompetitif. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan," kata Yukki Nugrahawan Hanafi.

Penguatan rantai pasok maritim yang terintegrasi diyakini bakal menciptakan fondasi ekonomi nasional yang lebih tangguh. Transformasi ini mencakup modernisasi infrastruktur pelabuhan, peningkatan konektivitas antarpulau, digitalisasi layanan, hingga pengelolaan kawasan pesisir.

"Blue Economy bukan sekadar berbicara mengenai pelestarian lingkungan laut, tetapi merupakan strategi untuk membangun sistem logistik dan rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, serta berkelanjutan. Ketika pembangunan pelabuhan, konektivitas, digitalisasi, dan pengelolaan kawasan pesisir berjalan secara terintegrasi, maka Indonesia akan memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional," ujar Yukki Nugrahawan Hanafi.

Secara global, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat bahwa sektor ekonomi berbasis kelautan menyumbang sekitar US$ 1,5 triliun per tahun. Angka ini diproyeksikan terus meningkat seiring pesatnya perkembangan industri maritim, logistik, dan energi berbasis laut.

Di sisi lain, Bank Dunia menilai bahwa penerapan standar berkelanjutan pada ekosistem laut menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional sekaligus melindungi kelestarian sumber daya alam.

Dinamika pasar global saat ini dihadapkan pada ancaman disrupsi rantai pasok, perubahan iklim, serta ketegangan geopolitik. Kondisi tersebut mendorong investor global untuk memprioritaskan negara yang memiliki kepastian tata kelola dan sistem logistik rendah emisi.

"Saat ini perusahaan global semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan investasi. Infrastruktur yang modern, proses logistik yang efisien, kepastian regulasi, serta komitmen terhadap pengurangan emisi menjadi bagian penting dalam membangun rantai pasok global. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan keunggulan maritim tersebut sebagai nilai tambah dalam menarik investasi," kata Yukki Nugrahawan Hanafi.

Implementasi strategi ini dinilai akan membuka peluang investasi baru di berbagai sektor pendukung. Di antaranya mencakup pengembangan teknologi maritim, operasional pelabuhan ramah lingkungan (green ports), penyediaan energi terbarukan berbasis laut, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Pembangunan ekosistem maritim berkelanjutan ini diharapkan mampu menekan tingginya biaya logistik nasional yang selama ini menjadi tantangan utama negara kepulauan. Sinergi antarsektor menjadi kunci utama dalam memuluskan agenda transformasi ekonomi ini.

"Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem logistik dan maritim yang berkelanjutan. Blue Economy harus menjadi fondasi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang," tutur Yukki Nugrahawan Hanafi.