BPS Catat Harga Bawang Putih Loncat di 269 Daerah

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kelangkaan keterjangkauan harga bawang putih yang melonjak di 269 kabupaten atau kota di Indonesia pada pekan kedua Juli 2026, seperti dilansir dari Detik Finance pada Senin (13/7/2026).

Lonjakan harga di 74,72 persen wilayah Indonesia ini bahkan membuat komoditas tersebut menyentuh angka Rp100 ribu per kilogram di wilayah Papua Pegunungan. Rata-rata nasional harga komoditas ini mencapai Rp42.611 per kilogram, melewati harga acuan penjualan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan perhatian khusus terhadap pergerakan harga komoditas ini. Menurutnya, sebaran kenaikan harga komoditas impor tersebut menjadi yang paling luas dibandingkan bahan pangan lainnya.

"Bawang putih perlu mendapatkan perhatian secara serius karena sudah ada 269 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang putih," kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (13/7/2026).

Ia merinci beberapa daerah lain yang mencatatkan harga jauh di atas ketentuan pemerintah, seperti Aceh Selatan dan Gorontalo Utara sebesar Rp50 ribu per kilogram, serta Kabupaten Deiyai di Papua Tengah yang mencapai Rp79 ribu per kilogram.

"Kabupaten Aceh Selatan harganya Rp 50 ribu per kg, perubahan IPH-nya sudah 36,38% dan harga ini 31,6% di atas HAP. Selanjutnya Gorontalo Utara harganya Rp 50 ribu per kg, perubahan IPH-nya 20,98% dan harganya 31,58% di atas HAP. Kalau di Kabupaten Deiyai harganya Rp 79 ribu, dia 107,89% di atas HAP," ungkap Amalia.

BPS menegaskan situasi ini bukan disebabkan oleh penurunan volume impor. Data menunjukkan masuknya bawang putih dari luar negeri sepanjang Januari hingga Juni 2026 justru meningkat 28,44 persen menjadi 229,76 ribu ton dibanding periode yang sama tahun lalu.

Tekanan harga ini bersumber dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta pembengkakan biaya pengapalan global. Faktor-faktor tersebut memicu harga tebus impor pada Juni 2026 menjadi lebih tinggi.

"Kenaikan harga dari bawang putih salah satunya ada faktor dari pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya logistik internasional," jelas Amalia.

Pemerintah mengidentifikasi gangguan jalur laut internasional sebagai pemicu utama. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru menyatakan gangguan rantai pasok dipicu oleh ketegangan geopolitik.

"Pasca adanya krisis Selat Hormuz, kapal-kapal berbendera China diperebutkan banyak negara. Ini menjadi salah satu pemicu kenaikan biaya logistik atau distribusi dari negara produsen, yaitu China, ke Indonesia," katanya.

Guna mengatasi hambatan ini, Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Otoritas mendorong para importir untuk langsung mengarahkan kapal logistik menuju pelabuhan utama di bagian timur Indonesia.

"Kami berharap pelaku usaha dapat mengarahkan dropping langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur sehingga biaya logistik berkurang dan distribusi ke daerah-daerah yang saat ini mengalami tekanan harga tinggi menjadi lebih efisien," ujar Nawandaru.