Inflasi Agustus 2026 Tembus 319 Persen Terdorong Harga Pangan

Tingginya harga komoditas pangan mendorong inflasi tahunan Indonesia melonjak ke level 3,19 persen pada Agustus 2026 dari posisi 2,28 persen pada Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Kenaikan inflasi tersebut dipicu oleh lonjakan harga beberapa bahan baku utama seperti daging ayam ras, ikan segar, minyak goreng, beras, hingga cabai.

Sektor pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi sebesar 3,86 persen pada Agustus 2026 dengan kontribusi 1,13 persen terhadap inflasi tahunan. Daging ayam ras menyumbang andil inflasi sebesar 0,24 persen, disusul ikan segar 0,22 persen, minyak goreng 0,13 persen, beras 0,12 persen, dan sigaret kretek mesin 0,08 persen.

Selain itu, cabai rawit turut memberikan andil sebesar 0,07 persen, daging sapi 0,05 persen, serta sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin, dan cabai merah masing-masing sebesar 0,03 persen. Guna menjaga stabilitas harga pangan, sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan terus dilakukan bersama pemerintah pusat dan daerah.

Gubernur Bank Indonesia terpilih, Destry Damayanti, menyampaikan komitmennya dalam mengawal laju inflasi bahan baku di Gedung DPR pada Selasa (1/9/2026).

"Jadi memang PR (pekerjaan rumah) kita bersama-sama menjaga stabilitas di harga pangan," ucap Destry, Gubernur Bank Indonesia terpilih.

Di samping tekanan harga pangan, inflasi inti tercatat masih berada di tingkat yang terjaga. Inflasi inti bergeser naik dari 2,76 persen pada Juli 2026 menjadi 2,92 persen pada Agustus 2026, yang mencerminkan pergerakan aktivitas ekonomi serta daya beli masyarakat.

"Jadi kalau kita lihat inflasi inti masih tetap stabil, dia malah meningkat sedikit dari 2,76% ke 2,92%, artinya ada aktivitas ekonomi," tutur Destry.

Penanganan harga bahan pokok membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah karena tantangan utamanya bersumber dari pasokan.

"Bank Indonesia gak mungkin sendiri melakukan itu. Maka kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan Kementerian Pertanian dan K/L terkait lainnya," tutur Destry.

Penguatan sektor pangan riil juga dijalankan melalui pengawasan dan optimalisasi jalur distribusi di daerah guna mencegah terjadinya kelangkaan komoditas pasar.

"Kami punya 46 kantor perwakilan di daerah, bekerja sama dengan pemerintah dan juga lembaga lain terkait untuk bisa mengatasi kelangkaan, misalnya ada masalah cabe dan bawang merah. Itu bentuk konkret kalau kita bicara sektor riil terkait dengan pangan," terang Destry.