BKN Buka Sinyal Seleksi CPNS 2026 Segera Digelar

Badan Kepegawaian Negara menegaskan peluang rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2026 masih terbuka setelah pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan rampung. Kepastian mengenai jadwal pendaftaran dan rincian formasi kini menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Insya Allah jadi tahun ini," ujar Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh pada Selasa (28/7/2026).

Pelaksanaan seleksi tersebut masih menantikan instruksi resmi dari Menteri PANRB Rini Widyantini. Sebelumnya, KemenPANRB memproyeksikan kebutuhan nasional mencapai 160.000 formasi CPNS untuk mengisi kekosongan posisi akibat tingginya angka pensiun sepanjang 2025.

Sebagai bentuk persiapan, KemenPANRB telah bersurat kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah melalui Surat Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026. Surat ini menginstruksikan pengusulan rincian kebutuhan jabatan ASN sebagai dasar penetapan formasi nasional.

Pemerintah daerah merespons instruksi tersebut dengan menyusun peta kebutuhan pegawai lokal. Pemerintah Kota Solo telah mengajukan kuota sebanyak 134 lowongan CPNS kepada pemerintah pusat. Kepala BKPSDM Kota Solo Beni Supartono Putro memaparkan usulan itu terdiri atas 70 guru, 41 tenaga kesehatan, dan 23 tenaga teknis.

Pemerintah Kota Solo menekankan penetapan kuota disesuaikan dengan skala prioritas dan batas maksimal belanja pegawai. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, porsi belanja pegawai dibatasi paling tinggi 30 persen dari APBD.

"Saya belum dapat informasi terbaru terkait rencana penerimaan CASN. Yang jelas kami sudah mengusulkan ya, sudah mengusulkan untuk penerimaan CASN tahun 2026 ini," kata Sekda Solo Budi Murtono pada Kamis (30/7/2026).

Pengusulan lowongan difokuskan pada sektor esensial untuk menjaga kualitas layanan publik. Efisiensi organisasi tetap dijalankan agar peningkatan anggaran belanja pegawai dapat dikendalikan secara terukur.

"Jadi kami coba hitung benar mana yang sangat-sangat prioritas yang dibutuhkan. Sehingga nanti belanja pegawai kami tidak terlalu meningkat," ujar Budi.

Pengoptimalan teknologi dan peningkatan efektivitas kerja diterapkan untuk menutupi berkurangnya jumlah personel akibat pensiun.

"Sehingga layanan-layanan publik maupun kepada masyarakat tidak terganggu. Juga administrasi pada birokrasi bisa berjalan dengan baik," tutur Budi.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai informasi palsu di media sosial dan mengacu pada kanal resmi KemenPANRB, BKN, serta portal SSCASN mengenai jadwal rekrutmen.