Bank Indonesia Catat Transaksi KKI Pemerintah Capai Rp 147,8 Miliar

Bank Indonesia mencatat nilai transaksi Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah melonjak 69,5 persen menjadi Rp 147,8 miliar pada kuartal II 2026. Capaian ini menjadi fondasi sebelum skema pembayaran tersebut diperluas ke segmen ritel masyarakat mulai Senin (17/8/2026).

Kenaikan signifikan tersebut terlihat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang baru mencapai Rp 87,2 miliar. Penggunaan instrumen ini telah mencakup 59 kementerian atau lembaga serta 296 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Setelah keberhasilan di sektor publik, Bank Indonesia mengintegrasikan fasilitas kredit tersebut ke dalam sistem QRIS untuk penggunaan ritel. Skema baru ini memungkinkan masyarakat bertransaksi menggunakan fasilitas kredit melalui pemindaian kode QR tanpa memerlukan kartu plastik fisik.

Pada tahap awal, KKI ritel dapat diakses melalui metode Merchant Presented Mode, Customer Presented Mode, serta QRIS Tap. Pengujian awal juga difokuskan pada pemrosesan transaksi dalam negeri sebelum nantinya dikembangkan ke arah transaksi daring dan lintas negara.

Langkah modernisasi ini disambut oleh pelaku industri perbankan nasional. Fitur digital diposisikan sebagai pembaruan akses bagi pemegang kartu kredit yang sudah ada.

"Bagi teman-teman yang sudah ada BCA kartu kredit, otomatis tinggal diperluas saja menjadi cardless, karena KKI itu cardless," kata Santoso Liem, Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

Integrasi instrumen domestik ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian infrastruktur pembayaran nasional sekaligus memberikan opsi fleksibel bagi konsumen.

"KKI dikembangkan untuk menambah alternatif dan pilihan bagi masyarakat dalam menggunakan kartu kredit, sekaligus memperkuat efisiensi dan kapabilitas sistem pembayaran domestik," ujar Fitria Irmi Triswati, Kepala Grup Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Keputusan penggunaan instrumen pembayaran di lapangan pada akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada preferensi serta kemudahan transaksi masyarakat di tingkat pedagang.

"Tujuan kami mendorong KKI terjadi di Indonesia ini cuma memberikan alternatif kepada konsumen-konsumen di Indonesia," kata Santoso Liem, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.