BI Catat Kredit Perbankan Tumbuh Kencang Melampaui Laju DPK

Bank Indonesia membeberkan pertumbuhan kredit perbankan bergerak lebih kencang dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga pada Jumat (28/8/2026). Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penurunan likuiditas di sejumlah kelompok bank di Indonesia.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Alexander Lubis menyampaikan bahwa pertumbuhan DPK secara industri sebenarnya masih cukup kuat. Namun, laju penghimpunan dana tersebut belum mampu mengimbangi akselerasi penyaluran kredit yang terus meningkat.

"Kreditnya lebih kencang lagi. Dari kata saya gajinya naik, naik, kencang-kencang, tapi konsumsi saya lebih kencang lagi," ujar Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI dalam Taklimat Media BI di Gedung BI Jakarta.

Kondisi ini memicu ketimpangan likuiditas antar kelompok bank, di mana sebagian bank mengalami penurunan likuiditas akibat penyaluran kredit yang masif. Sementara itu, sebagian kelompok bank lainnya masih mencatatkan porsi likuiditas yang relatif besar.

"Kalau kita lihat pertumbuhan DPK-nya tidak se-akseleratif pertumbuhan kreditnya. Tubuh kencang, tapi kreditnya lebih kencang lagi," kata Alexander, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Penurunan kepemilikan surat-surat berharga yang biasa digunakan sebagai instrumen likuiditas juga terlihat pada beberapa kelompok bank. Penjualan atau pencairan SSB tersebut dilakukan perbankan demi memenuhi ketersediaan likuiditas dalam mendukung penyaluran kredit.

"SSB-nya meningkat, khususnya beberapa nanti kelompok bank. Kalau secara industri, yes semuanya, tapi ketika kita masuk ke dalam detail kelompok bank, ternyata ada yang turun, ada yang naik," jelas Alexander, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Perbedaan strategi dalam mengelola portofolio membuat beberapa bank memilih menggenjot pembiayaan, sedangkan sebagian lainnya mempertahankan dana dalam instrumen likuiditas. Fenomena ini menjadi pertimbangan utama otoritas moneter dalam merumuskan penyesuaian kebijakan.

"Nah, inilah yang kemudian yang jadi pertimbangan kami di slide selanjutnya, kenapa kita perlu mengeluarkan apa yang disebut dengan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial," ujar Alexander, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Guna memastikan ketersediaan dan distribusi likuiditas tetap optimal dalam mendukung intermediasi, Bank Indonesia mengubah skema pemberian insentif likuiditas makroprudensial mulai 1 September 2026. Skema baru ini akan memperhitungkan kondisi spesifik dari masing-masing bank.

Meski demikian, kendala penyaluran kredit dinilai tidak hanya bersumber dari sisi penawaran atau ketersediaan likuiditas semata. Bank Indonesia mengidentifikasi masih ada kendala dari sisi permintaan kredit oleh dunia usaha.

"Persoalan kredit ini tidak melulu soal supply, tapi yang mau kita pastikan adalah tidak ada permasalahan supply dengan permasalahan likuiditas," katanya Alexander, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Sejumlah korporasi tercatat belum memanfaatkan seluruh fasilitas kredit yang telah disetujui perbankan akibat masih mencermati kondisi perekonomian dan tingkat ketidakpastian pasar. Dunia usaha juga dinilai masih ragu dalam menentukan arah ekspansi bisnis ke depan.

"Kalau beberapa saya ketemu bank-bank itu ya, saya tuh pengen, Pak, sektor-sektor lain. Tapi mana sektornya? Atau siapa deh, Pak? Udah deh, Bapak tunjuk aja," ujar Alexander, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI menirukan masukan dari perbankan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bank Indonesia memperkuat sisi permintaan melalui penyelenggaraan program pencocokan bisnis. Otoritas mempertemukan perbankan dengan calon debitur potensial, termasuk sektor UMKM, melalui koordinasi dengan kantor perwakilan BI di daerah.

"Kita bikin business matching. Kita kumpulin nih siapa yang kita kerja sama dengan KPw-KPw, menurut kalian UMKM-UMKM yang ini," katanya Alexander, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menyambungkan kapasitas pembiayaan perbankan dengan kebutuhan modal para pelaku usaha nasional di berbagai daerah.

"Supaya bisa lebih kencang lagi, swastanya ikut," ujarnya Alexander, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Bank Indonesia menetapkan target pertumbuhan kredit perbankan nasional berada di kisaran 8 hingga 12 persen sepanjang 2026. Otoritas mengonfirmasi realisasi penyaluran kredit saat ini masih berada dalam jalur yang sesuai dengan target tersebut.

"So far sih masih on track dari target kami pertumbuhan kreditnya," tandas Alexander, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.