BEM UI Gelar Aksi Merebut Kemerdekaan di Bundaran HI Jakarta

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mengadakan aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Aksi tersebut diselenggarakan untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan menyoroti berbagai permasalahan struktural yang masih dihadapi masyarakat dan dianggap sebagai bukti bahwa rakyat belum sepenuhnya merdeka, kata Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, kepada NU Online.

BEM UI menyampaikan delapan tuntutan utama yang dianggap perlu segera diperbaiki, termasuk penghentian penjajahan negara atas rakyat sendiri, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta wujudkan reforma agraria sejati.

"Menyambut dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, masih terdapat sejumlah permasalahan struktural yang menyisiri kehidupan rakyat. Permasalahan ini hidup di setiap sektor, tetapi satu hal yang pasti, keberadaan permasalahan tersebut merupakan bukti bahwa rakyat belum merasa sepenuhnya merdeka," ujar Yatalathof Ma'shum Imawan.

Ia menambahkan permasalahan di beberapa daerah seperti Aceh, Kalimantan, dan Papua menjadi contoh bahwa sebagian rakyat masih belum merasakan kemerdekaan sejati.

"Mereka dijajah oleh negara sendiri," tegasnya.

BEM UI juga mengajak masyarakat yang memiliki keresahan serupa untuk ikut dalam gerakan lanjutan tersebut. Tuntutan mereka mencakup menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan pemusatan kekuasaan serta pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan mempercepat penanganan bencana nasional di Sumatra dan Flores.

Sebelumnya, pada Jumat, 12 Juni 2026, BEM UI bersama kelompok masyarakat sipil menggelar aksi Indonesia Bangkrut di lokasi yang sama untuk menyuarakan lima tuntutan, termasuk penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan militerisme di ranah sipil.

Mahasiswa Jurusan Kriminologi UI, Dialo, menyatakan aksi ini bukan didasari kebencian terhadap pemerintah, melainkan kemarahan atas sistem dan kebijakan yang dianggap rusak.

"Ini bukan gerakan benci pemerintah. Tapi kemarahan masyarakat atas sistem yang diciptakan hari ini dan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Yang jelas kami marah dan kami turun ke jalan," ujar Dialo.