Bakti Komdigi Siapkan Exit Strategy Serahkan Infrastruktur ke Operator

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital mulai menyiapkan strategi keluar untuk wilayah yang telah didukung infrastruktur telekomunikasi pemerintah, agar pengelolaan tidak lagi bergantung pada Bakti Komdigi.

Strategi ini sudah berjalan sejak 2024 dan bertujuan menyerahkan pengelolaan infrastruktur kepada operator seluler dan mitra lain ketika wilayah tersebut telah memiliki kematangan dan kemandirian tertentu, dilansir dari Detik iNET.

Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, mengatakan, "Kami sedang mempersiapkan, dan sudah berlangsung sejak 2024, apa yang kami sebut sebagai exit strategy. Jadi, wilayah-wilayah dengan kriteria tertentu dan tingkat maturitas tertentu akan kami tawarkan kepada vendor, operator, atau mitra kami yang lain, misalnya tower provider, untuk diambil alih."

Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi dan memastikan kehadiran pemerintah tidak menghambat perkembangan layanan komersial.

Fadhilah menegaskan, "Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial."

Dia menjelaskan bahwa Bakti Komdigi bukan operator telekomunikasi, melainkan lembaga yang mengelola pembiayaan pembangunan infrastruktur di wilayah belum terlayani secara komersial. Sementara itu, jaringan inti tetap dimiliki operator seluler.

Menurut Fadhilah, setelah wilayah dinilai cukup matang secara ekonomi dan pasar, pengelolaan infrastruktur dapat diserahkan kepada pelaku industri. Model ini juga bertujuan membangun ekosistem telekomunikasi yang berkelanjutan.

Pemerintah hadir untuk membuka akses di wilayah sulit dijangkau, bukan untuk terus menjadi pengelola utama saat ekosistem komersial sudah terbentuk.

Bakti Komdigi telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi di seluruh Indonesia, mayoritas di sektor pendidikan.

"Bakti telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68% berada di sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan sebesar 5,89% untuk mendukung e-government," kata Fadhilah.

Selain itu, sekitar 19,9% lokasi adalah kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat, termasuk pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan keamanan, lokasi usaha, dan fasilitas transportasi publik.