Asean Targetkan Penandatanganan DEFA pada November 2026

Perjanjian kerja sama ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ditargetkan rampung serta ditandatangani pada November 2026 mendatang di Manila, Filipina. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

"Di lingkup ASEAN kita sedang menyiapkan Digital Economy Framework Agreement. Harapannya DEFA ini akan ditandatangan di bulan November di Manila," kata Airlangga.

Implementasi DEFA diperkirakan bakal melonjakkan nilai pasar digital kawasan ASEAN dari sekitar US$ 1 triliun menjadi US$ 2 triliun. Indonesia sendiri berpotensi meraih porsi sebesar 30 hingga 40 persen dari total nilai pasar digital tersebut.

"Bagi Indonesia sekitar 30-40%, maka ini otomatis kita bisa mendorong digital economy sampai US$ 600 miliar," ujarnya.

Peningkatan tersebut setara dengan potensi ekonomi digital nasional yang menembus angka US$ 600 miliar atau sekitar Rp 10.646,4 triliun. Demi menyerap peluang pasar global yang lebih luas, keterlibatan pelaku UMKM dalam ekosistem digital terus didorong, khususnya untuk produk-produk artisan lokal.

"UMKM ini menjadi go digital apalagi produk-produk yang berupa artisan. Produk-produk artisan ini kan bisa menembus pasar global tanpa harus dihambat oleh berbagai non tarif barrier termasuk berbagai standarisasi. Jadi ini adalah kesempatan yang harus kita dorong," ujarnya.

Kesepakatan ini juga berpotensi memperluas jangkauan sistem pembayaran QRIS buatan Bank Indonesia agar dapat digunakan di seluruh negara Asia Tenggara. Saat ini, skema pembayaran tersebut baru terintegrasi secara terbatas di beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

"Dengan ditandatangani DEFA, salah satu low hanging fruit adalah payment system. Nah kita sudah punya payment system QRIS yang diharapkan bisa digunakan di seluruh negara ASEAN," paparnya.

Pemanfaatan sistem pembayaran digital ini diyakini memberikan efisiensi biaya bagi para pedagang serta mempermudah transaksi ekspor pelaku usaha.

"Kali ini baru dari lima negara ASEAN sehingga bagi UMKM kalau menggunakan QRIS mendapatkan keuntungan karena ada dalam tanda petik merchant discount. Jadi biaya untuk pedagang adalah nol. Dengan demikian kalau ini bisa menggunakan QRIS untuk payment dan bisa digunakan untuk ekspor maka tentunya bagi para pedagang bisa difasilitasi dengan digital payment ini," sambung Airlangga.