AS Terapkan Sanksi Ekonomi Total Terhadap Iran Imbas Konflik Teluk

Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan kebijakan tekanan ekonomi total terhadap Iran guna mengisolasi negara tersebut dari sistem perdagangan internasional, menyusul kebuntuan militer yang telah berlangsung selama enam bulan di kawasan Teluk. Langkah tegas Washington ini disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan menjatuhkan sanksi lanjutan kepada negara manapun yang masih menjalin kemitraan dagang dengan Teheran. Strategi tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebagai bentuk pengetatan jalur finansial guna membatasi pergerakan ekonomi Iran.

"Ini adalah strategi tekanan ekonomi maksimum yang diharapkan dapat mengurangi kebutuhan Amerika untuk kembali melancarkan operasi militer berskala besar terhadap Iran," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Langkah Washington tersebut dibalas dengan nada keras oleh jajaran pejabat tinggi Teheran yang menegaskan tidak akan tunduk pada intimidasi ekonomi. Kepala Keamanan Iran Mohsen Rezaei memperingatkan negara-negara tetangga di kawasan Teluk agar tidak memfasilitasi kampanye sanksi tersebut.

"Jika negara-negara di sekitar Iran bergabung dengan Amerika dalam perang ekonomi mereka, tidak setetes pun minyak akan keluar dari Teluk Persia dan Selat Hormuz," kata Mohsen Rezaei. Ancaman pemblokiran jalur laut ini dinilai berpotensi melumpuhkan arus distribusi energi dunia yang bergantung pada kawasan Selat Hormuz.

"Jika mereka memulai tindakan semacam itu, kami tidak akan membiarkan satu tetes minyak pun melintasi Teluk," kata Mohsen Rezaei. Ketegangan ini memicu respons diplomatik dari luar negeri, termasuk dari Kementerian Luar Negeri Iran yang menyebut kebijakan Amerika Serikat sebagai bentuk keputusasaan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai peralihan metode dari agresi militer ke sanksi finansial merupakan pengulangan dari strategi lama Washington yang tidak efektif.

"Sanksi yang diberlakukan adalah tanda keputusasaan AS, dan langkah-langkah tersebut tidak akan berhasil mengalahkan Teheran," kata Abbas Araghchi.

Ia menambahkan bahwa AS kini kembali ke rencana lama setelah gagal mencapai tujuannya melalui jalur konfrontasi bersenjata. Kritik mendalam juga disampaikan pakar hukum internasional yang menilai sanksi sekunder ini melanggar hak kedaulatan negara-negara berdaulat lainnya. Pengacara internasional Reza Nasri menyatakan bahwa pengumuman tersebut bukan hanya ditujukan kepada Iran, melainkan klaim yurisdiksi global oleh Washington.

"Ini adalah klaim yurisdiksi atas dunia, dan setiap negara berdaulat di bumi adalah penerima sebenarnya. Iran hanyalah pemicunya. Tuntutan agar tidak ada negara yang mengizinkan bank, bisnis, bandara, atau pendaftaran kapalnya sendiri untuk terlibat dalam perdagangan yang sah dengan negara lain ditujukan kepada semua orang. Kedaulatan itu sendiri adalah targetnya," kata Reza Nasri.

Dampak langsung dari tekanan ekonomi ini sangat terasa di ranah internasional dan domestik, mulai dari pembatasan perdagangan dengan China hingga krisis bahan bakar di dalam negeri Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan bahwa Beijing menolak tekanan sepihak dan siap melindungi kepentingan ekonominya dari ancaman sanksi AS.

"Perang ekonomi dan tekanan maksimum tidak akan membantu menyelesaikan masalah ini," kata Lin Jian. Di Teheran, warga mulai merasakan dampak langsung berupa kelangkaan bahan bakar dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat depresiasi mata uang lokal.

Agen properti di Teheran, Mehdi Yazdian, mengonfirmasi situasi sulit yang dialami masyarakat akibat tekanan finansial tersebut. "Tentu saja, sanksi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Orang-orang menderita, baik mereka yang berkecukupan secara finansial maupun mereka yang lemah secara finansial," kata Mehdi Yazdian. Meski menghadapi tekanan luar biasa, ia meyakini ketahanan warga Iran yang telah terbiasa menghadapi sanksi selama puluhan tahun.

"Iya, sanksi-sanksi ini memang berdampak, namun tentu saja, rakyat kami tangguh. Sanksi-sanksi ini sudah diberlakukan selama 47 tahun," kata Mehdi Yazdian.

Kekhawatiran akan timbulnya gejolak sosial baru akibat tekanan ekonomi juga disampaikan oleh warga lokal lainnya di ibu kota. Guru bahasa Inggris Kia Farahani mengungkapkan pandangannya terkait potensi eskalasi konflik di masa mendatang. "Saya secara pribadi sama sekali tidak takut perang, karena ini adalah tanah air kami. Namun menurut saya, perang ini akan lebih bersifat ekonomi dan akan menimbulkan tekanan besar bagi masyarakat, sehingga mungkin akan kembali muncul aksi protes," kata Kia Farahani.

Krisis ekonomi ini terjadi di tengah inflasi tinggi yang membelit Iran, sementara Selat Hormuz tetap dijaga ketat oleh armada militer kedua belah pihak.