Pemimpin Iran Serukan Persatuan Negara Muslim Hadapi Sanksi AS

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian menyerukan aliansi pertahanan serta penguatan ekonomi negara-negara Muslim di tengah ancaman Amerika Serikat dan Israel pada Pekan Persatuan Islam, Minggu (30/8/2026). Langkah diplomatik Teheran ini dilancarkan saat perekonomian domestik Iran terdesak akibat blokade laut serta sanksi ekonomi terberat dari Amerika Serikat. Tekanan militer dan finansial yang memuncak memaksa Iran berupaya memecah isolasi diplomatik di kawasan. Melalui pesan tertulis di saluran Telegram resminya, Mojtaba Khamenei menegaskan bahwa perpecahan di antara umat Islam secara langsung akan membantu kepentingan musuh-musuh Islam.

"Rekomendasi saya yang tegas dan berulang kali kepada para penguasa negara-negara Islam, terutama negara-negara Asia Barat dan Teluk, adalah untuk mengidentifikasi musuh sejati Anda, memahami rencananya, dan menghadapinya," kata Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.

Gagasan persatuan ini disampaikan guna menggalang kekuatan di tengah ketegangan regional. Khamenei menilai perbedaan sosial maupun politik sering dimanfaatkan pihak asing untuk memicu perpecahan. "Mereka berusaha mengubah berbagai perbedaan ras, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan geografis menjadi alasan untuk menciptakan perpecahan di antara umat muslim di Iran maupun di negara Islam lainnya," kata Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.

Ia menolak perpecahan internal dan menilai stabilitas bersama hanya dapat dicapai melalui kohesi sosial. "Persatuan di antara umat muslim sangat penting untuk mencapai peradaban Islam yang dicintai dan dominan," kata Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.

Dalam pesan tersebut, ia menunjuk secara spesifik pihak-pihak yang dinilai mengancam stabilitas kawasan. "Rekomendasi saya yang tegas dan berulang kepada para pemimpin negara-negara Islam, khususnya negara-negara di Asia Barat dan kawasan Teluk, adalah untuk mengenali musuh sebenarnya, memahami rencananya, dan menghadapinya," kata Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Khamenei menegaskan bahwa ancaman tersebut ditujukan kepada seluruh dunia Islam, bukan hanya Teheran.

"Apakah penjahat tanpa identitas akan berani menginginkan tanah dan harta benda kalian jika rakyat dan pemerintah Teluk bersatu di bawah bendera Islam?" kata Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.

Ia juga menyoroti krisis kemanusiaan di Palestina sebagai dampak dari minimnya solidaritas antarnegara Muslim. "Apakah warga Palestina akan dibiarkan begitu tidak berdaya jika umat Islam bersatu?" kata Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Sementara itu, Presiden Masoud Pezeshkian menyoroti masalah lemahnya integrasi ekonomi di antara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam pidatonya di Konferensi Persatuan Islam Internasional.

"Tidak ada negara Muslim yang boleh mengupayakan keamanannya dengan mengorbankan keamanan negara tetanganya," kata Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.

Pezeshkian mengingatkan agar wilayah negara-negara tetangga tidak dimanfaatkan oleh kekuatan asing dalam konflik regional. "Wilayah negara Muslim mana pun tidak boleh digunakan untuk melawan negara Muslim lainnya," kata Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.

Dampak sanksi dan pemblokiran jalur laut oleh pasukan sekutu menyebabkan penurunan drastis pada aktivitas perdagangan luar negeri Iran hingga 35 persen. "Ekspor dan impor kami merosot hampir 35 persen karena sanksi AS dan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran," kata Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.

Meski tertekan, Teheran mencatat pernah menjual puluhan juta barel minyak saat koridor diplomasi dibuka sementara pada pertengahan tahun. "Kami berhasil menjual sekitar 90 juta barel minyak selama nota kesepahaman singkat yang ditandatangani Iran dan AS pada bulan Juni," kata Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Atas dasar pencapaian tersebut, Pezeshkian mengusulkan agar kesepakatan sementara tersebut kembali dihidupkan untuk mencairkan aset negara yang dibekukan.

"Kita dapat menyelesaikan masalah kita dan memperoleh hak-hak kita melalui nota kesepahaman tersebut," kata Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.

Pemerintah Iran kini merancang strategi taktis untuk menekan inflasi, menguatkan produksi dalam negeri, serta mempertahankan kendali navigasi di Selat Hormuz.