Konflik Teluk Menyumbang Krisis Minyak Global dan Eskalasi Timur Tengah

Eskalasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran selama enam bulan terakhir telah mengguncang pasar energi global, dengan negara-negara konflik menyumbang lebih dari 43 persen total pasokan minyak dunia pada 2026. Data International Energy Agency yang dirilis Reuters pada Rabu (26/8/2026) mencatat gangguan pasokan di kawasan Teluk mencapai 5 juta hingga 7 juta barel per hari. Di saat bersamaan, jajaran pejabat tinggi Iran dan Irak menggelar serangkaian pertemuan strategis di Teheran untuk membahas masa depan stabilitas kawasan tanpa keterlibatan Amerika Serikat.

Krisis pasokan energi yang dipicu oleh peperangan di Iran, Ukraina, Libya, serta pembatasan ekspor Venezuela ini telah melampaui skala krisis energi pada periode-periode sebelumnya. Berdasarkan data produksi 2025, negara-negara yang terdampak konflik memproduksi sekitar 45 juta barel minyak per hari. Gangguan di kawasan Teluk terus terjadi meskipun Arab Saudi berusaha mengalihkan jalur pengiriman minyak ke Laut Merah dan beberapa eksportir berupaya menembus blokade di Selat Hormuz.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik intervensi pihak asing yang dinilainya bertujuan menguasai kekayaan alam di kawasan. Penegasan tersebut disampaikan Pezeshkian saat menerima kunjungan Ketua Dewan Tinggi Kehakiman Republik Irak Faiq Zaidan pada Selasa di Teheran. Pezeshkian menyerukan pentingnya perluasan kerja sama budaya, ekonomi, dan politik di antara negara-negara Muslim untuk menciptakan keamanan regional.

"Bangsa-bangsa Muslim perlu semakin memperluas interaksi budaya, perdagangan, sosial, politik, dan ekonomi mereka, karena konvergensi ini akan menjadi faktor dalam terwujudnya keamanan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan dalam menghadapi musuh-musuh bersama, termasuk Amerika Serikat dan rezim Zionis," ujar Masoud Pezeshkian, Presiden Iran.

Pezeshkian juga menyoroti pentingnya penegakan keadilan guna meredam perselisihan internal di kawasan. Ia mendorong pembentukan aliansi persatuan demi mengakhiri keberadaan militer asing.

"Saya berharap dengan terwujudnya persatuan di antara negara-negara Islam, kondisi bagi keluarnya Amerika Serikat dari kawasan dapat tercipta dan para penguasa negara-negara kawasan dapat membangun suatu model lokal dan berkelanjutan dalam mewujudkan stabilitas," tutur Masoud Pezeshkian, Presiden Iran.

Merespons pernyataan tersebut, Faiq Zaidan menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Iran terhadap Irak, terutama dalam penanganan kelompok terorisme ISIS di masa lalu. Zaidan menekankan perlunya implementasi kerja sama strategis di berbagai bidang.

"Apabila rencana-rencana bersama antara kedua pihak di bidang keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya diwujudkan menjadi langkah-langkah pelaksanaan, maka berbagai pencapaian besar akan terwujud dalam perjalanan menuju kemajuan dan keberhasilan regional," kata Faiq Zaidan, Ketua Dewan Tinggi Kehakiman Irak.

Zaidan menyatakan bahwa Irak menghendaki kemitraan ekonomi khusus dengan Iran sebagai poros utamanya. Menurutnya, perluasan hubungan multilateral akan memberi manfaat menyeluruh bagi negara-negara di kawasan.

Pada pertemuan terpisah di Teheran, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mayor Jenderal Mohsen Rezaei menegaskan bahwa peta politik Timur Tengah sedang mengalami pergeseran fundamental. Rezaei menyatakan negara-negara kawasan kini memegang kendali penuh atas arah kebijakan mereka.

"Amerika Serikat tidak akan memiliki tempat di masa depan kawasan ini, dan negara-negara di kawasan ini akan mengambil keputusan mengenai masa depan mereka sendiri," ujar Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Rezaei mendesak penanganan segera terhadap kelompok-kelompok militan anti-Iran yang berada di sepanjang perbatasan kedua negara demi menjaga keamanan jangka panjang. Menanggapi Rezaei, Zaidan menyampaikan penghormatan untuk mendiang Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, serta menegaskan komitmen Irak dalam menjaga keamanan garis batas bersama.

Sementara itu, Kepala Lembaga Peradilan Iran Hojjat al-Islam Gholam Hossein Ejei menyatakan kerja sama hukum dan peradilan antara Teheran dan Baghdad kian solid melalui pelaksanaan berbagai kesepakatan bilateral. Di sisi lain, dampak domestik akibat demonstrasi besar awal tahun 2026 di Iran masih menyisakan krisis kemanusiaan. Amnesty International dan Human Rights Activists in Iran mencatat ribuan korban tewas serta luka-luka akibat tindakan tegas aparat keamanan.

Sejumlah korban penindasan aparat melaporkan kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan akibat rasa takut akan penangkapan. Dokter Hamid Hemmatpour dari Asosiasi Tenaga Kesehatan Austria untuk Hak Asasi Manusia mengungkapkan bahwa pola luka pada para pengunjuk rasa mengindikasikan penggunaan senjata tajam dan amunisi aktif secara masif oleh pasukan keamanan.

"Selama dua hari demonstrasi, sekitar 2.000 orang terluka yang membutuhkan rawat inap mencari perawatan di hanya satu rumah sakit pusat di salah satu kota, padahal rumah sakit tersebut hanya memiliki kapasitas 400 tempat tidur," kata Hamid Hemmatpour, anggota dewan Asosiasi Tenaga Kesehatan Austria untuk Hak Asasi Manusia.

Hemmatpour menambahkan bahwa pasukan keamanan kerap berupaya mengambil korban luka langsung dari fasilitas medis. Salah seorang korban terdampak, Mahla, menceritakan pengalamannya saat tertembak peluru karet sewaktu berusaha menyelamatkan anaknya dari kerumunan.

"Mereka menembak untuk membunuh. Saya berharap mereka membunuh saya daripada membuat saya cacat," tutur Mahla, warga Teheran.

Dampak ekonomi dan fisik dari gelombang penindasan tersebut terus membebani warga sipil, di tengah ketidakpastian konflik bersenjata dan pergeseran konstelasi politik yang masih berlangsung di Timur Tengah.