AS mencabut Suriah dari daftar negara sponsor terorisme

Amerika Serikat mencabut Suriah dari daftar negara sponsor terorisme setelah Office of Foreign Assets Control Departemen Keuangan mengumumkan pencabutan status tersebut, mengakhiri label resmi AS yang berdampak pada sanksi ekspor persenjataan, bantuan luar negeri, dan pembatasan keuangan.

Menurut Peter Ford, penghapusan itu membuka ruang bagi ekspor peralatan pertahanan AS yang sebelumnya dikategorikan ilegal, dengan Ford menilai langkah tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintahan AS.

"Penghapusan Suriah dari daftar negara sponsor terorisme membuka ruang bagi ekspor peralatan pertahanan AS yang sebelumnya ilegal. Hal ini kemungkinan besar menjadi pertimbangan utama pemerintah AS," ujar Peter Ford, Mantan Dubes Inggris untuk Suriah.

Ford menyebut perusahaan pertahanan AS menyambut peluang baru, dan memperkirakan Suriah serta negara Arab lain akan membeli senjata buatan AS dalam jumlah besar. Ia juga mengatakan dana investasi AS di sektor minyak Suriah diperkirakan dialokasikan kembali untuk pembelian senjata.

Ford menambahkan kebijakan tersebut juga punya motif politik, karena AS dinilai ingin memastikan Suriah tetap berada di bawah kendali pengaruh kawasan, terutama terkait Israel.

Indikasi itu, kata Ford, terlihat dari sikap pasif Damaskus merespons pengeboman pangkalan militer Suriah oleh Israel serta pendudukan wilayah di Dataran Tinggi Golan. Ia juga menyinggung adanya keinginan terbuka pemerintah Suriah saat ini untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Menurut Investor Daily, OFAC Departemen Keuangan AS secara resmi mengumumkan pencabutan status Suriah sebagai "Negara Sponsor Terorisme".

Status State Sponsor of Terrorism merupakan label resmi pemerintah AS untuk negara yang dinilai memberikan dukungan pada aksi terorisme internasional, yang membawa sanksi berat seperti larangan ekspor persenjataan, pembatasan bantuan luar negeri, dan embargo keuangan yang ketat.

Suriah tercatat berada dalam daftar tersebut sejak 1979, dan pembekuan hubungan makin diperparah konflik bersenjata serta perang saudara yang pecah sejak 2011, sehingga Damaskus terisolasi dari sistem keuangan global.

Pencabutan status ini disebut sebagai titik balik peta geopolitik Timur Tengah karena menghapus pembatasan perdagangan dan finansial, membuka peluang normalisasi diplomatik, investasi asing langsung di sektor energi, serta potensi keterlibatan industri pertahanan AS di wilayah tersebut.