Apindo Soroti Penurunan Belanja Modal dan Tantangan Investasi 2027

Penurunan belanja modal dalam RAPBN 2027 sebesar hampir 20% dibandingkan outlook 2026 menjadi perhatian utama dunia usaha, terutama saat pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%, dengan mengandalkan investasi swasta, BUMN, Danantara, dan ekspor sebagai pengganti peran APBN langsung, dilansir dari Investor Daily.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menilai target pertumbuhan tersebut masih memungkinkan tercapai namun cukup menantang. Ia menjelaskan bahwa penyusutan belanja modal merupakan perubahan strategi pembiayaan pembangunan yang mengarahkan APBN sebagai katalis pengungkit investasi non-APBN.

"Yang menjadi perhatian dunia usaha adalah apakah pergeseran tersebut benar-benar dapat menghasilkan tambahan investasi di sektor riil," ujar Shinta kepada Investor Daily.

Untuk mendukung pertumbuhan tinggi, Shinta menekankan investasi harus lebih cepat tumbuh dengan didukung proyek konkret, kesiapan pembiayaan, dan realisasi investasi swasta yang nyata, bukan hanya komitmen.

Shinta juga mengingatkan risiko terbesar terjadi jika pembiayaan langsung pemerintah menurun lebih cepat dari masuknya investasi swasta dan Danantara, berpotensi menciptakan kesenjangan investasi yang menekan kapasitas produksi dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Menurut Shinta, Danantara tidak boleh hanya menjadi pengganti APBN, tapi harus mampu mendorong modal swasta, terutama untuk proyek strategis berskala besar. "Keberhasilannya akan lebih besar apabila mampu melakukan crowding-in terhadap modal swasta dan membuka proyek-proyek yang sebelumnya terkendala dari sisi pembiayaan atau skala," katanya.

Industri pengolahan, hilirisasi, energi, infrastruktur, ekonomi digital, farmasi, kesehatan, transisi energi, dan properti menjadi sektor yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan. Investasi harus menghasilkan kombinasi skala, produktivitas, efek berganda, kemampuan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.

Shinta menegaskan minat berinvestasi masih ada, namun keputusan ekspansi sangat bergantung pada kepercayaan dan ekspektasi keuntungan. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, perizinan efisien, stabilitas nilai tukar, dan biaya pembiayaan terjangkau. Tekanan biaya energi, logistik, bahan baku, dan biaya kepatuhan masih menjadi tantangan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengungkapkan pandangan serupa. Ia menilai belanja pemerintah tetap penting untuk menggerakkan sektor swasta dan menopang daya beli masyarakat, sehingga penurunan belanja modal hampir 20% menjadi tantangan besar bagi target pertumbuhan 5,9%.

"Danantara harus bekerja lebih keras menggerakkan investasi di infrastruktur, hilirisasi, energi, digital, properti, dan jasa," ujar Sarman.

Menurut Sarman, iklim usaha saat ini belum sepenuhnya mendukung ekspansi sektor swasta karena kepastian hukum, konsistensi kebijakan, tingginya suku bunga, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan daya beli yang masih terbatas menjadi pertimbangan perusahaan sebelum berinvestasi.

"Risiko yang paling besar adalah jika target investasi tidak tercapai, maka target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak akan tercapai juga," tegas Sarman. Ia menambahkan investasi yang masuk harus mampu menyediakan lapangan kerja guna memperkuat daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi.

Bagi dunia usaha, persoalan utama bukan hanya seberapa besar belanja modal APBN dipangkas, tetapi apakah investasi pengganti benar-benar hadir, cepat terealisasi, dan berkualitas. Investasi yang dibutuhkan adalah yang mampu memperbesar kapasitas produksi, memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pekerjaan berkualitas.

"Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa rupiah pembiayaan pemerintah yang dapat dikurangi, tetapi berapa besar investasi produktif baru yang berhasil di-crowd in," tegas Shinta.