Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Temui Pimpinan DPR Bahas RUU Perampasan Aset

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dipimpin Supriyono alias Botok menemui pimpinan DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Botok bersama 13 warga Pati lainnya sempat menyaksikan rapat paripurna DPR yang membahas perkembangan RUU tersebut sebelum melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan lainnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset dipastikan akan disahkan paling lambat Desember 2026, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu setelah pengesahan KUHP dan KUHAP terbaru.

"Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026," ujar Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, RUU Perampasan Aset mengandung konsep baru yang belum pernah ada dalam undang-undang sebelumnya di Indonesia, sehingga proses penyusunannya cenderung memakan waktu lebih lama dibandingkan revisi undang-undang lain seperti KUHAP.

Setelah rapat paripurna, Botok dan perwakilan AMPB menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa di ruang Abdul Muis untuk audiensi membahas aspirasi mereka.

AMPB membantah tudingan bahwa demonstrasi mereka di depan Gedung DPR merupakan hasil tunggangan kepentingan politik. Mereka menegaskan aksi tersebut murni gerakan swadaya masyarakat dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tanpa keterkaitan kelompok mana pun.

"Tidak ada ya tunggang-tunggangan, kami dibekingi geng Solo, kami dibekingi geng penguasa, enggak ya. Kami tidak kenal geng Solo, kami enggak kenal geng penguasa. Ini ada murni gerakan rakyat biasa yang berasal dari kampung," kata Botok.

Botok juga menjelaskan bahwa seluruh pendanaan aksi dan logistik berasal dari urunan warga dan donasi sukarela. Ketika rekening donasi sempat diblokir, mereka membawa bekal bahan pangan langsung dari kampung halaman.

"Pembiayaan ini swadaya dari teman-teman dan donasi dari masyarakat. Kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita?" ujar Botok.

Koordinator AMPB, Teguh Istianto, menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPR Puan Maharani saat penyampaian laporan RUU Perampasan Aset di rapat paripurna yang dianggap sebagai sidang paling penting.

"Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di Sidang Paripurna tidak hadir. Dan saya menyatakan kecewa, sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara," kata Teguh saat audiensi dengan pimpinan DPR.

Teguh mengingatkan seluruh anggota dan pimpinan DPR untuk serius mengurus rakyat dengan hadir aktif dalam persidangan. Ia juga menegaskan bahwa AMPB bukan aktivis atau LSM, melainkan rakyat biasa yang ingin menyampaikan aspirasi.

"Di depan sana itu bukan aktivis, Pak. Rakyat murni, Pak, yang pengin bersuara. Tolong entah nanti melalui perwakilan, tolong temui ya, Pak, ya.

Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh, Pak, dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali," ungkap Teguh.

Ia juga meminta agar DPR memanusiakan massa aksi dengan melindungi dan melayani mereka tanpa intimidasi atau kriminalisasi.

"Mereka itu pengin menemui dari wakilnya yaitu DPR, saya mohon tolong ayomi mereka, lindungi mereka, dan layani mereka. Jangan sampai mereka disakiti dan jangan sampai mereka dikriminalisasi dan diintimidasi. Ini yang mereka takutkan adalah itu," ujar Teguh.

Ketua DPR Puan Maharani tidak menghadiri audiensi dengan massa karena sedang menjalankan tugas lain dan mewakilkan pertemuan kepada unsur pimpinan DPR lainnya.

"Memang kami membagi tugasnya karena kan saya dan Bu Sari memimpin Paripurna, sebelumya Pak Dasco memimpin Paripurna. Saya tadi juga ada pertemuan dulu," kata Puan.

Rapat paripurna sempat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelum ia meninggalkan rapat untuk menemui demonstran bersama pimpinan DPR lainnya. Puan hadir terlambat setelah Dasco meninggalkan arena rapat.