Airlangga Bantah Tuduhan AS Soal Indonesia Masuk Jaringan Transhipment

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah keras laporan pemerintah Amerika Serikat yang menuding Indonesia terlibat dalam jaringan pengalihan barang atau transhipment ekspor China. Pernyataan tegas tersebut disampaikan di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Laporan AS berasumsi bahwa Indonesia masuk dalam daftar Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam sebagai negara manufaktur yang terintegrasi dengan China. Kelompok ini dituduh mengirimkan produk manufaktur seperti plastik dan turunannya ke Amerika Serikat untuk menghindari pengenaan tarif impor.

Pemerintah menolak tuduhan tersebut karena studi yang dirilis AS dinilai hanya berpatokan pada asumsi tanpa pernah melibatkan atau memberitahukan pihak Indonesia.

"Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Dan kedua, Indonesia ditempatkan di Tier 2, diasumsikan masuk tier 2, di mana merupakan manufaktur terintegrasi dengan China dan ekspornya ke Amerika, terutama untuk produk-produk plastik dan turunannya," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Airlangga menjelaskan bahwa ekosistem industri berbasis plastik di dalam negeri sudah berdiri kokoh sejak era 1990-an di berbagai kawasan seperti Batam dan Bekasi. Pasokan bahan baku utama diproduksi secara mandiri oleh perusahaan nasional seperti Chandra Asri dan Lotte Chemical, sehingga tidak bergantung pada pengalihan barang dari negara lain.

"Jadi, tidak benar ini menggunakan transhipment dari negara lain untuk memproses," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Mayoritas hasil olahan kemasan plastik nasional dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri serta diekspor ke negara tetangga di kawasan sekitar, bukan dikirim ke pasar Amerika Serikat.

"Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat. Jadi, kita tidak perlu khawatir dengan studi. Namun kami juga tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi, apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Tudingan pengalihan barang ini bersumber dari laporan bertajuk The Great Transhipment Scam yang dirilis oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Laporan tersebut mengeklaim ada sekitar 40 negara yang masuk dalam jaringan transhipment bayangan untuk memproses atau merakit ulang produk China guna menghindari tarif.

Selain kelompok Tier 2, laporan tersebut menempatkan Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina di Tier 3. Sementara itu, Kanada, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, dan Taiwan dikelompokkan ke dalam Tier 1. Pemerintah AS memperkirakan praktik pengalihan jalur ekspor ini berpotensi merugikan penerimaan bea masuk mereka sebesar US$ 40 hingga 303 miliar.