Airlangga Bantah Tudingan AS Soal Indonesia Lakukan Transhipment China

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah laporan pemerintah Amerika Serikat yang menuding Indonesia membantu China menghindari tarif melalui praktik transhipment pada Kamis (20/8/2026) di Jakarta Pusat. Pemerintah menolak tuduhan tersebut karena struktur perekonomian nasional berbasis manufaktur dan industri, bukan berfokus pada layanan pelabuhan transit perdagangan sebagaimana dilaporkan Gedung Putih dan dilansir dari Detik Finance. "Indonesia tidak pernah melakukan transhipment karena Indonesia adalah negara berbasis kepada industri, bukan berbasis kepada pelabuhan. Jadi, ada negara yang khusus spesialisasi untuk pelabuhan," ujar Airlangga di kantornya Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Tudingan tersebut muncul dalam laporan pemerintah AS pimpinan Donald Trump berjudul The Great Transhipment Scam yang menyoroti pengalihan rute pengiriman barang China melalui negara ketiga demi menyamarkan asal barang serta mendapat tarif lebih rendah.

Laporan tersebut menempatkan Indonesia pada Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam sebagai kelompok negara yang dinilai memiliki integrasi ekonomi signifikan dengan China dalam jaringan transit ilegal tersebut. Sementara itu, Singapura masuk dalam Tier 3 bersama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina, sedangkan Tier 1 yang dianggap sebagai platform ekspor utama menuju Amerika Serikat mencakup Kanada, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, dan Taiwan.

Gedung Putih memperkirakan praktik pengalihan jalur ekspor yang melibatkan 40 negara dalam jaringan ini berpotensi merugikan penerimaan bea masuk Amerika Serikat sebesar US$ 40 hingga 303 miliar.