Video Demo Lama Kembali Marak Disebarkan Jelang HUT ke 81 RI

Penyebaran video lama aksi demonstrasi mahasiswa kembali marak beredar di media sosial menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pola penyebaran konten tersebut dinilai dilakukan secara tersistematis untuk menggiring persepsi dan membentuk opini publik, sebagaimana dilansir dari Detik iNET pada Selasa (11/8/2026).

Sejumlah unggahan disertai klaim bahwa unjuk rasa berskala besar tidak diberitakan oleh media massa atau ditutupi oleh pemerintah. Analisis dari Monash University Indonesia turut mengindikasikan adanya koordinasi naratif serta kemiripan struktur framing yang dinilai sulit dilakukan secara manual oleh akun individual.

Analis Komunikasi Politik Silvanus Alvin menilai keseragaman narasi dari akun yang berbeda menunjukkan adanya pola manipulasi informasi.

"Entah apa maksud dan tujuannya, banyaknya video demo lama yang diviralkan kembali menunjukkan sebuah pola yang patut diduga bertujuan untuk menggiring opini publik. Apalagi meskipun akun-akunnya berbeda, narasi yang dikeluarkan seragam," kata Alvin, Dosen Milenial Universitas Swasta di Jakarta.

Alvin menegaskan bahwa kebenaran konten media sosial tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja oleh masyarakat.

"Padahal, belum tentu apa yang ada di media sosial itu benar-benar terjadi," ujar Alvin, Dosen Milenial Universitas Swasta di Jakarta.

Ia pun meminta publik melakukan verifikasi silang terhadap setiap informasi yang beredar.

"Dalam konteks ini, masyarakat harus mau melakukan check and recheck yakni mencocokkan dan memeriksa kembali kebenaran suatu informasi, berita, atau data angka," jelas Alvin, Dosen Milenial Universitas Swasta di Jakarta.

Menurutnya, kementerian terkait tidak cukup hanya membagikan imbauan moral untuk meredam penyebaran hoaks tersebut.

"Di tengah sorotan publik terhadap regresi kebebasan sipil saat ini, imbauan saja tidak cukup. Komdigi harus membuktikan transparansi itu secara konsisten, termasuk memperlihatkan tidak ada bentuk-bentuk represif Pemerintah ke media pers," kata Alvin, Dosen Milenial Universitas Swasta di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa penanganan disinformasi memerlukan kolaborasi antarlini secara menyeluruh.

"Singkatnya, melawan hoaks butuh kerja sinergi dari berbagai lini. Pemerintah yang menyampaikan fakta dan bukan propaganda, pers yang aktual berbasis fakta serta menyajikan info terverifikasi, dan masyarakat yang cerdas dalam menyaring informasi," ucap Alvin, Dosen Milenial Universitas Swasta di Jakarta.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan tidak pernah membendung peliputan berita oleh media resmi terkait aksi demonstrasi.

"Teman-teman harus melihat videonya. Ada yang betul-betul hoaks karena kejadiannya tidak pernah ada. Ada yang menggunakan gambar lama dengan konteks yang berbeda. Ada pula yang menggabungkan kejadian di negara lain seolah-olah terjadi di Indonesia," ungkap Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Meutya juga menekankan pentingnya peran pers dalam menyajikan berita yang akurat demi membendung disinformasi.

"Teman-teman media silakan meliput dan memberitakan yang benar dengan cepat agar tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk," ucap Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Ia mengingatkan bahwa dampak penyebaran konten narasi bohong dapat merusak iklim demokrasi masyarakat.

"Penyebaran informasi palsu bukan hanya persoalan konten digital. Karena informasi hoaks itu berdampak pada keputusan orang per orang dari hari per hari. Ada yang jadi takut keluar, ada yang khawatir ketika bekerja. Menurut saya hal itu tidak tepat, tidak benar, dan mencederai nilai-nilai demokrasi serta semangat nasionalisme di momen peringatan Hari Kemerdekaan," papar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.