Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027 Perlu Diikuti Penciptaan Lapangan Kerja

Penulis : Addin Anugrah Siwi / Akmal Al Hamdhi 25 Aug 2026 | 19:19 WIB

Sejumlah pencari kerja antre saat berlangsungnya bursa kerja Naker Fest di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Banten. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

JAKARTA, investor.id – Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 dinilai perlu diikuti penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak sekaligus berkualitas. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja, tetapi juga harus memperluas pekerjaan formal, produktif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi saat ini masih banyak ditopang sektor jasa. Salah satu sektor yang menonjol adalah penyediaan makanan dan minuman yang dalam dua tahun terakhir mendapat dorongan dari program pemerintah.

Menurut Huda, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu yang turut meningkatkan aktivitas sektor tersebut. Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah juga menciptakan kebutuhan tenaga kerja, termasuk pekerja dalam rantai pasok pengolahan dan penyediaan makanan.

Namun, Huda menilai peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut tetap perlu diikuti perbaikan kualitas pekerjaan. Sebab, sebagian tenaga kerja masih terserap di sektor informal, termasuk perdagangan dan usaha makanan serta minuman berskala mikro.

“Dengan struktur seperti saat ini, tenaga kerja yang terserap lebih banyak sektor informal seperti pedagang, penyedia makan minum berskala mikro, yang kesejahteraannya dipertanyakan,” kata Huda, Selasa (25/8/2026).

Huda menilai pertumbuhan ekonomi 6% idealnya memperbesar kesempatan kerja formal dengan pendapatan, kepastian, dan perlindungan yang lebih baik. Karena itu, sektor industri perlu kembali diperkuat sebagai sumber penciptaan pekerjaan yang lebih produktif.

“Kenapa industri tidak tumbuh sehingga tenaga kerja kita terbatas?” ujarnya.

Penguatan industri perlu didukung investasi yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Dengan peningkatan produksi dan investasi di sektor produktif, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tercermin dalam kenaikan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga perluasan kesempatan kerja.

Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai kualitas pertumbuhan menjadi semakin penting di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Menurut dia, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari peningkatan PDB, tetapi juga dari dampaknya terhadap pasar kerja, investasi, produktivitas, dan pendapatan masyarakat.

“Pemerintah sebaiknya menilai keberhasilan 6% melalui tambahan pekerjaan formal, upah riil, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja muda, bukan PDB semata,” ujar Syafruddin.

Syafruddin mengatakan target pertumbuhan 6% pada 2027 baru akan bermakna bagi pasar kerja apabila pertumbuhan tersebut lebih padat karya dibandingkan pola beberapa tahun terakhir. Pada Mei 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang, sedangkan angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang.

Dengan tambahan angkatan kerja sekitar 1,5 juta hingga 2 juta orang per tahun, perekonomian setidaknya perlu menciptakan sekitar 2 juta pekerjaan bersih agar tingkat pengangguran tidak meningkat.

Sementara itu, untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mendekati 4,3% sekaligus memperbaiki kondisi setengah pengangguran dan informalitas, penciptaan sekitar 2,5 juta hingga 3 juta pekerjaan berkualitas per tahun dinilai lebih ideal.

“Pertumbuhan 6% dapat menghasilkan angka tersebut jika investasi mengalir ke manufaktur, konstruksi, perdagangan, pariwisata, agroindustri, dan jasa modern yang memiliki hubungan kuat dengan UMKM,” jelasnya.

Menurut Syafruddin, penciptaan lapangan kerja perlu menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi 2027. Pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak mampu menyerap tambahan angkatan kerja berisiko menghasilkan kinerja statistik yang kuat dengan dampak terbatas terhadap kesejahteraan.

Risiko tersebut dapat terjadi apabila akselerasi PDB terutama berasal dari sektor padat modal, belanja pemerintah, atau komoditas. Digitalisasi, otomasi, hilirisasi padat modal, dan konsentrasi investasi juga berpotensi menurunkan elastisitas kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

APBN Perlu Dorong Investasi

Editor: Prisma Ardianto

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Kementrans Ubah Konsep Transmigrasi, Lapangan Kerja Dibangun Lebih Dulu

Kejar Pertumbuhan 6%, Pemerintah Perlu Ciptakan 2,5 Juta Lapangan Kerja

Apindo: Kepastian Regulasi Ketenagakerjaan Kunci Utama Pembukaan Lapangan Kerja

Bunga Utang Kian Membebani Fiskal

Indef: Asumsi RAPBN 2027 Jangan Terlalu Optimistis

Macroeconomy 1 menit yang lalu Ekonomi Ditarget Tumbuh 6%, Tantangannya Bukan Sekadar Tambah Lapangan Kerja Kalangan ekonom menilai pertumbuhan 6% harus mendorong pekerjaan formal, produktif, upah riil, dan perlindungan tenaga kerja.

International 32 menit yang lalu China Bangun Pangkalan Militer Baru di Laut China Selatan China bangun fasilitas radar baru di Pulau Yagong untuk dukung pangkalan militer Antelope Reef di Laut China Selatan.

Finance 43 menit yang lalu Awas Risiko Sistemik di Balik Pemblokiran Rekening Aktivis MUI mengingatkan pemblokiran rekening nasabah dapat merembet ke kepercayaan publik dan stabilitas perbankan nasional.

International 51 menit yang lalu Prancis dan Arab Saudi Garap Taman Hiburan Dragon Ball Z Bernilai US$7 Miliar Prancis dan Arab Saudi menyiapkan taman hiburan Dragon Ball Z senilai US$7 miliar dekat Paris, dengan potensi 22.000 lapangan kerja.

National 56 menit yang lalu Presiden Prabowo Resmikan 14 Proyek PLTS Berkapasitas 5,3 GW Presiden Prabowo resmikan 14 proyek PLTS berkapasitas 5,3 GW senilai Rp135 triliun untuk tingkatkan energi terbarukan di Indonesia.

Macroeconomy 58 menit yang lalu Karhutla Bisa Tekan Ekonomi, Ini Efek Berantainya Karhutla tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berisiko mengganggu kesehatan, produktivitas, transportasi, hingga pangan.

Tag Terpopuler

Terpopuler

Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Senin 24 Agustus 2026, Cek Rinciannya Suratan Nasib Saham Bank Central Asia (BBCA)

Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026, Cek Rinciannya Perubahan Drastis Saham Bumi Resources (BUMI)

Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Senin 24 Agustus 2026, Simak Update-nya

Penulis : Addin Anugrah Siwi / Akmal Al Hamdhi 25 Aug 2026 | 19:19 WIB

Dari sisi fiskal, RAPBN 2027 dengan rencana belanja negara sekitar Rp 4.097,2 triliun perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas pertumbuhan sekaligus menciptakan kondisi yang mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Syafruddin menilai APBN tidak cukup hanya digunakan untuk mendorong konsumsi pemerintah. Belanja negara perlu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar melalui investasi publik yang mampu menarik investasi swasta dan memperkuat kapasitas produksi.

Sejumlah belanja yang dinilai memiliki efek pengganda terhadap perekonomian antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan logistik, irigasi dan ketahanan pangan, perumahan rakyat, air bersih, pendidikan dan vokasi, kesehatan, transportasi antardaerah, serta konektivitas digital.

Pemerintah juga perlu menciptakan kondisi yang mendorong dunia usaha meningkatkan investasi. Percepatan perizinan, kepastian lahan dan regulasi, penyelesaian kontrak, kepabeanan, serta restitusi pajak menjadi sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar investasi tidak tertahan hambatan administratif.

Insentif fiskal juga dinilai perlu diberikan secara selektif dan berbasis hasil. Insentif pajak dapat dikaitkan dengan tambahan investasi, peningkatan ekspor, penciptaan pekerja formal, kegiatan riset dan pengembangan, serta peningkatan keterlibatan pemasok domestik.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah dapat memperkuat penjaminan kredit produktif, pembiayaan rantai pasok, serta skema berbagi risiko bagi UMKM dan industri menengah. Langkah tersebut diharapkan mendorong perusahaan memperluas kapasitas produksi sekaligus membuka kesempatan kerja baru.

Syafruddin menilai investasi publik juga perlu diarahkan pada kebutuhan yang mendukung kegiatan usaha secara langsung, seperti listrik yang andal, pelabuhan, logistik, air industri, dan konektivitas digital. Infrastruktur tersebut dapat menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing investasi Indonesia.

Menurut dia, stimulus yang hanya mendorong konsumsi memang dapat memberikan efek cepat terhadap aktivitas ekonomi. Namun, stimulus tersebut tidak cukup untuk membangun kapasitas produksi dan pekerjaan yang berkelanjutan.

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 mencapai 5,45%, akselerasi menuju 6% pada 2027 perlu ditopang peningkatan produktivitas dan pembentukan modal swasta.

Karena itu, keberhasilan target pertumbuhan tidak cukup diukur dari pencapaian angka PDB. Ukuran lainnya adalah kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan formal dan berkualitas, meningkatkan upah riil dan produktivitas, serta memperluas kapasitas produksi.

Dengan ukuran tersebut, pertumbuhan 6% diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian statistik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.