Stimulus Fiskal Topang Konsumsi Rumah Tangga Kuartal II-2026

Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap stimulus fiskal pemerintah kian menebal guna menjaga daya beli masyarakat di tengah gelombang ketidakpastian global. Badan Pusat Statistik mencatat belanja pemerintah melonjak 15,97 persen secara tahunan pada kuartal II-2026.

Lonjakan belanja negara tersebut melampaui pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tercatat melambat di angka 5,06 persen secara tahunan. Padahal, pada kuartal I-2026, konsumsi rumah tangga masih sanggup tumbuh sebesar 5,52 persen.

Data BPS menunjukkan lonjakan konsumsi pemerintah disokong pencairan gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri, percepatan tunjangan guru non-PNS, serta belanja Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini diambil untuk mengganjal pelemahan daya beli masyarakat.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman mengamati bahwa dukungan APBN sangat krusial dalam menahan kemerosotan daya beli kelompok menengah ke bawah.

Pendekatan berbasis dorongan fiskal dinilai Faisal ampuh mempertahankan ritme ekonomi jangka pendek saat sektor swasta belum pulih penuh. Meski begitu, ruang fiskal yang terbatas membuat skema ini berisiko jika diandalkan terus-menerus.

"Dalam jangka pendek strategi fiscal driven tersebut memang akan efektif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, tapi dalam jangka panjang akan sangat terbatas jika tidak ada perubahan kondisi pasar tenaga kerja dan juga inflasi," tutur Faisal kepada Kontan, Rabu (5/8/2026).

Guna memperkuat konsumsi rumah tangga secara mandiri, Faisal menilai pemulihan sektor ketenagakerjaan dan peningkatan penghasilan riil menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Penyerapan tenaga kerja di sektor swasta serta laju inflasi yang terukur akan menjadi fondasi utama penopang daya beli masyarakat tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan pemerintah.

"Ini menjadi kunci untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ke depannya terutama yang bersumber dari konsumsi," jelasnya.

Tantangan besar kini dihadapi pemerintah dalam membagi peran APBN. Di satu sisi APBN dituntut menjadi daya dorong pertumbuhan, sementara di sisi lain harus disiagakan sebagai pembendung gejolak ekonomi luar negeri.

Faisal memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi mengendor pada semester II-2026 akibat defisit ruang fiskal serta tingginya tekanan eksternal seperti konflik geopolitik dan perang dagang.

Secara keseluruhan, Bank Permata memprediksi ekonomi Indonesia pada 2026 mengunci angka 5,26 persen, di bawah target pemerintah sebesar 5,4 persen, meski masih disokong subsidi energi dan kebijakan ekspansif.

Implementasi reformasi struktural dipercayai mampu memikat arus investasi swasta sehingga ketergantungan pada belanja negara dapat dikikis secara bertahap.

"Pertumbuhan dapat mendekati batas atas kisaran perkiraan kami jika hambatan eksternal mereda dan reformasi struktural mendapatkan daya tarik yang lebih kuat, memungkinkan pertumbuhan yang dipimpin fiskal untuk menarik investasi swasta," jelasnya.

Sebaliknya, kelalaian dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan agenda pertumbuhan berisiko menekan angka PDB lebih rendah dari perkiraan dasar.

Kegagalan dalam mengeksekusi keseimbangan tersebut berpotensi memicu Bank Indonesia untuk mengencangkan kebijakan moneter melalui penyesuaian suku bunga acuan.

BPS sebelumnya melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2026 berada di level 5,29 persen secara tahunan, melambat dibandingkan capaian kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen.