Sistem DTSEN Pemicu Fenomena Pengajuan Miskin Bantuan Sosial

Penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data pengganti DTKS memicu fenomena warga berlomba menurunkan status desil demi memperoleh bantuan sosial, subsidi energi, hingga penyesuaian Uang Kuliah Tunggal. Sistem baru ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan geospasial yang mengintegrasikan variabel pekerjaan, pendidikan, kondisi hunian, hingga kepemilikan aset untuk mempersempit ruang manipulasi data. Meskipun demikian, integrasi kriteria ketat tersebut justru menciptakan insentif bagi rumah tangga untuk menggambarkan kondisi ekonominya lebih rendah dari realitas demi mempertahankan akses ke pelbagai skema perlindungan sosial.

Upaya penurunan status kesejahteraan ini difasilitasi melalui fitur Usul-Sanggah pada Aplikasi Cek Bansos, di mana masyarakat mengunggah narasi kemiskinan spesifik beserta foto rumah yang dilengkapi metadata GPS aktif.

Penggunaan angka desil tunggal sebagai kriteria inklusi untuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, serta subsidi Pertalite memicu kondisi cliff-edge effect yang membuat warga berada di garis batas rentan terdorong melakukan pelaporan mandiri secara selektif. Tercatat pula dinamika kesalahan data berupa ketidaksesuaian inklusi bagi keluarga mampu serta kesalahan eksklusi bagi warga miskin yang belum terdaftar akibat masalah sinkronisasi NIK Dukcapil atau absennya musyawarah desa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2026, rasio Gini Indonesia mengalami kenaikan menjadi 0,368 dari posisi 0,363 pada September 2025, dengan angka ketimpangan di wilayah perkotaan mencapai 0,387 dan perdesaan sebesar 0,296. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,07 persen pada Maret 2026 dengan garis kemiskinan sebesar Rp669.235 per kapita per bulan.

Persoalan akurasi DTSEN ini memicu desakan pembenahan mekanisme verifikasi silang data pemerintah yang melibatkan integrasi catatan perpajakan, perbankan, serta kepemilikan kendaraan bermotor.