Pembahasan RUU Ketenagakerjaan di DPR Masih Berjalan Alot

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di DPR RI antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia masih berlangsung alot karena belum menemukan kesepakatan pada sejumlah poin krusial, Jumat (28/8/2026), dilansir dari Investor Daily. Perdebatan utama dalam penyusunan regulasi baru tersebut berpusat pada besaran uang pesangon, mekanisme pekerja alih daya (outsourcing), ketetapan upah, hingga ketentuan kontrak kerja bagi para buruh. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) sekaligus perwakilan koalisi buruh, Mirah Sumirat, menyampaikan bahwa kelompok pekerja menolak keras adanya pemotongan kompensasi dan menuntut aturan dikembalikan ke regulasi terdahulu.

Aturan yang berlaku pasca-UU Cipta Kerja dinilai telah memangkas nilai pesangon pekerja, baik dalam skema Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kondisi perusahaan pailit, maupun saat memasuki masa pensiun.

Tarik-ulur juga melingkupi kebijakan alih daya, di mana pengusaha mengusulkan pembatasan outsourcing hanya untuk jenis pekerjaan penunjang seperti petugas kebersihan atau pengemudi, sedangkan pihak buruh menginginkan penataan tanpa pembatasan jenis pekerjaan. Senada dengan pandangan buruh, Ketua Komite Ketenagakerjaan Apindo Subchan Gatot membenarkan bahwa pembahasan mengenai outsourcing, pesangon, dan sistem pengupahan masih terus berjalan di tingkat perumusan.

Pihak pengusaha berjanji melanjutkan dialog guna mencapai kesepakatan berimbang dalam beberapa hari mendatang serta memastikan penataan sistem alih daya masuk ke draf RUU. Penyusunan RUU Ketenagakerjaan dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan kluster ketenagakerjaan dari UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tersendiri.