Rusia Mendesak AS Klarifikasi Status Formula Anchorage untuk Damai Ukraina

Pemerintah Rusia mendesak Amerika Serikat (AS) untuk memberikan klarifikasi tegas mengenai status "Formula Anchorage", kesepahaman damai yang dicapai antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di Alaska, sebelum mengajukan usulan baru penyelesaian konflik dengan Ukraina, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Rzhev, wilayah Tver, Rusia, menurut laporan Anadolu pada Selasa (28/7/2026) dan dilansir dari Investor Daily. Formula Anchorage merupakan kesepakatan damai yang dihasilkan pada pertemuan puncak di Alaska pada Agustus 2025, yang awalnya berisi 28 poin dan disederhanakan menjadi 20 poin.

Namun, pembicaraan mengalami kebuntuan karena Ukraina menolak menyerahkan wilayah manapun kepada Rusia, sehingga kesepakatan tersebut belum dapat diterapkan.

Maria Zakharova menanggapi komentar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang menyatakan usulan damai tersebut gagal. "Muncul pertanyaan logis yang belum dijawab oleh Departemen Luar Negeri AS maupun pihak manapun, siapa sebenarnya yang gagal menerapkan 'Formula Anchorage', padahal kesepahaman itu bisa saja membawa perdamaian?" ujar Zakharova.

Zakharova menambahkan bahwa sebelum membahas gagasan atau inisiatif baru, AS seharusnya menuntaskan dan memperjelas komitmen atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sebelumnya, Menlu AS Marco Rubio menyatakan bahwa kesepakatan damai tidak mungkin terwujud tanpa persetujuan kedua belah pihak dan menegaskan bahwa Ukraina menolak konsesi teritorial dalam rencana perdamaian tersebut.

"Kesepakatan itu tidak dapat diterima oleh pihak Ukraina saat itu, dan kemungkinan besar semakin tidak dapat diterima oleh mereka sekarang. Karena itu, kita harus mencari konsep dan usulan baru," kata Rubio. Zakharova juga menyoroti dinamika geopolitik lain, antara lain peringatan Rusia terhadap sanksi Barat yang menargetkan kerja sama energi di tengah ketegangan di Selat Hormuz yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar dan krisis ekonomi. Rusia menyatakan akan memberikan respons atas paket sanksi ke-21 dari Uni Eropa dan menyebut hubungan diplomatik dengan Inggris memburuk akibat sikap anti-Rusia dari London.

Selain itu, Rusia memantau potensi dimasukkannya unsur nuklir dalam militerisasi Jepang yang bisa menjadi tantangan keamanan baru di kawasan Timur Jauh Rusia.