Pramono Anung membantah tarif parkir Rp 60 ribu dari Pemprov

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan tarif parkir mobil di Jakarta yang disebut bisa mencapai Rp 60 ribu per jam, dengan menegaskan angka itu bukan berasal dari Pemprov Jakarta. Ia menyatakan baru mengetahui usulan tersebut setelah ramai dibahas publik, sebagaimana dilansir dari DetikNews (25/8).

Pramono mengatakan ia tidak mengetahui asal-usul nominal Rp 60 ribu dan bahwa hingga saat ini Pemprov Jakarta masih membahas kemungkinan penyesuaian tarif parkir. Ia juga menyebut belum ada keputusan resmi mengenai besaran tarif yang akan diterapkan.

"Rp 60 ribu ya? Itu sama sekali bukan angka dari Pemerintah DKI Jakarta. Saya sendiri tidak tahu angkanya dari mana," kata Pramono di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dikutip dari detikNews, Selasa (25/8).

Pramono menilai penetapan tarif parkir baru tidak bisa dilakukan secara sederhana karena pemerintah mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk harga yang dianggap wajar. Ia menambahkan bahwa angka Rp 60 ribu baru ia ketahui saat isu itu sudah viral.

"Pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal, termasuk berapa harga yang wajar," tutur Pramono.

"Nah, sampai hari ini belum ada keputusan apa pun tentang itu. Bahkan angka Rp 60 ribu pun saya baru tahu ketika sudah viral," tambahnya.

Meski demikian, Pramono meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena tarif parkir baru saat ini belum ditetapkan.

"Jadi jauh dari itulah supaya tidak ada kekhawatiran," tegas Pramono.

Sebelumnya, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengungkap adanya usulan perubahan tarif parkir berbasis sistem zonasi. Dalam usulan itu, kawasan dengan nilai ekonomi tinggi disebut dapat dikenakan tarif lebih mahal, dengan ambang batas diusulkan mencapai Rp 60 ribu per jam.

"Jadi menurut saya terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Nggak masuk akal, ngawur itu," kata Jupiter.

Jupiter menilai kenaikan tarif parkir bukan satu-satunya cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta. Ia menyebut masih ada sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan tanpa membebani masyarakat.

"Maksudnya, untuk cara meningkatkan PAD itu bukan begitu caranya. Masih banyak dari yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan," terangnya.

"Yang lebih enak gitu. Jangan mencekik masyarakat dalam kondisi saat ini," kata dia menambahkan.