Pramono Anung Lantik Tujuh Pejabat Eselon II Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026). Langkah mutasi dan rotasi ini dilakukan untuk penyegaran organisasi serta mempercepat proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Pelantikan tersebut digelar secara tertutup berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 19 Agustus 2026. Keputusan ini merujuk pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5317/R-BM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 mengenai mutasi dan rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pramono Anung menjelaskan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari upaya penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara berkala.

"Kenapa diganti? Dalam rangka untuk penyegaran dan membuat secara menyeluruh timnya lebih ini. Karena saya adalah orang yang melihat dalam organisasi ini selalu harus ada penyempurnaan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Mantan Sekretaris Kabinet tersebut juga mengibaratkan rotasi jabatan seperti penempatan posisi pemain dalam tim olahraga demi mendorong efisiensi kerja.

"Saya mengibaratkan seperti pemain bola ya, kadang-kadang main di kanan, di kiri, dan sebagainya. Tetapi intinya saya ingin secara organisasi di Balai Kota itu ada speed up, ada percepatan di dalam keputusan dan sebagainya," ujarnya.

Pramono Anung mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar senantiasa bekerja secara konsisten dan mematuhi seluruh koridor hukum yang berlaku.

"Yang paling penting adalah segala sesuatunya harus dikerjakan secara konsisten. Kemudian saya selalu menekankan bahwa payung hukumnya harus jelas. Jangan bermain di luar payung hukum yang telah menjadi ketentuan," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa mekanisme pengambilan kebijakan strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selalu ditempuh melalui forum resmi untuk menjaga transparansi.

"Hampir semua keputusan di Balai Kota itu kita putuskan mulai dari rapat. Karena saya tidak pernah memutuskan di luar rapat. Maka dengan demikian, ini adalah hal yang menjadi transparan, semua orang tahu dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut meminta jajarannya agar segera mengeksekusi setiap keputusan yang telah disepakati bersama dalam forum rapat.

"Tinggal begitu diputuskan, harusnya segera dijalankan," tuturnya.

Proses seleksi para pejabat eselon II ini telah melewati penilaian berbasis manajemen talenta serta koordinasi intensif dengan BKN guna mencegah timbulnya kendala administratif di kemudian hari.

"Kita menggunakan manajemen talenta, kemudian kita berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional. Karena saya nggak mau ada celah sedikit pun untuk dipermasalahkan," imbuhnya.

Jajaran pejabat yang dilantik meliputi Abdul Khalit sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Mochamad Abbas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah, M Matsani sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda, serta Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda.

Selain itu, Muhammad Herizkianto dilantik sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda, Indra Patrianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Faisal Syafruddin sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman.