Praktisi Migas Sebut Keterlambatan Proyek Hambat Target Produksi Nasional

Praktisi migas Benny Lubiantara mengingatkan ancaman terbesar industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia adalah keterlambatan pelaksanaan proyek yang menghambat pencapaian target produksi nasional, seperti dilansir dari Investor Daily.

Industri hulu migas menghadapi risiko tinggi dengan kebutuhan investasi besar dan masa pengembalian modal panjang. Hambatan nonteknis seperti perizinan dan regulasi menambah tantangan di luar risiko teknis lapangan.

"Makin lama proyek tertunda, makin besar pula nilai investasi yang tergerus," ujar Benny pada 9 Agustus 2026.

Penundaan satu tahun saja bisa memangkas internal rate of return (IRR) secara signifikan, sehingga insentif fiskal pemerintah menjadi kurang efektif jika proyek terus mengalami kemunduran.

Benny juga menyoroti sebagian besar lapangan migas sudah memasuki fase tua, di mana tantangan utama adalah menjaga produksi ekonomis di tengah biaya operasi yang meningkat.

Menurut Benny, industri memerlukan teknologi efisien dan kebijakan fiskal kompetitif agar investasi tetap menarik.

Dalam kesempatan tersebut, Benny menjelaskan dua skema kontrak hulu migas di Indonesia, yaitu cost recovery dan gross split. Skema gross split membawa risiko lebih besar bagi investor karena biaya efisiensi dan pembengkakan menjadi tanggung jawab kontraktor.

Beberapa wilayah kerja yang menggunakan skema production sharing contract (PSC) gross split antara lain Offshore North-West Java (ONWJ) dan beberapa wilayah lain seperti Andaman I, South Andaman, dan Merak Lampung.

Sejak 2021, pemerintah memberikan fleksibilitas kepada kontraktor untuk memilih skema gross split atau cost recovery sesuai karakter lapangan dan keekonomian proyek.

Benny tetap optimistis target produksi migas nasional jangka panjang bisa tercapai jika seluruh proyek strategis beroperasi sesuai jadwal dalam plan of development (POD).