Prabowo Dorong Reformasi Pasar Modal dan Demutualisasi Bursa

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan reformasi pasar modal melalui skema demutualisasi. Langkah ini diambil guna memperluas akses pendanaan dan memperkuat daya saing perusahaan nasional di tingkat global, dilansir dari Detik Finance.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8). Penguatan struktur bursa dinilai menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

Penerapan demutualisasi diharapkan dapat mengangkat posisi bursa domestik agar mampu sejajar dengan panggung finansial internasional.

"Kita akan melanjutkan reformasi pasar modal dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia," ujar Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

Sistem pasar modal yang transparan dan akuntabel dipandang vital untuk mendorong pengembangan ekuitas bisnis rintisan di dalam negeri.

"Pasar modal yang bekerja dengan baik ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya," jelas Prabowo.

Selain mengenai rencana penguatan bursa, apresiasi turut diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas langkah pembenahan integritas pasar yang telah berjalan sejauh ini.

"Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita," ungkap Prabowo.

Penegakan aturan secara konsisten dipandang sebagai fondasi utama untuk menjaga kepercayaan para investor serta pelaku industri.

"Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi," tegas Prabowo.

Di samping pembenahan sektor saham, pemerintah berencana mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK mulai 1 Januari 2027 dengan dukungan DPR RI. Integrasi seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem terawasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi data transaksi sekaligus mempersempit celah kecurangan.

"Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali," pungkas Prabowo.