Petani Sawit dan NGO Minta Tata Kelola Ekspor Danantara Dibenahi

Organisasi petani sawit dan LSM Satya Bumi mendesak pemerintah serta PT Danantara Sumber Daya Indonesia menyatukan pemahaman terkait skema dan tata kelola kebijakan ekspor satu pintu sebelum diberlakukan penuh, seperti dilaporkan Investor Daily pada Rabu (12/8/2026).

Langkah penyatuan pemahaman ini dinilai penting untuk mencegah potensi kerugian pada petani swadaya serta menghentikan risiko monopoli bisnis baru di sektor komoditas strategis nasional.

Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia Mansuetus Darto menilai penataan ekspor berisiko menekan petani jika tidak diimbangi jaminan standar harga yang adil di tingkat tapak.

"Kami tidak menolak niat pemerintah menata ekspor, tapi jangan sampai instrumen ini justru menjadi lapisan baru yang mengambil untung dari harga di tingkat petani," ujar Darto.

Kekhawatiran tersebut disampaikan mengingat sekitar 40 persen dari total perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Data nasional mencatat terdapat 2,5 juta pekebun yang mengolah sekitar 6,5 juta hektare lahan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara berlaku penuh mulai 1 September 2026. Namun, CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan lembaganya masih dalam tahap evaluasi dan transisi pencatatan transaksi.

Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menilai belum selarasnya pandangan pemerintah dan Danantara menunjukkan rancangan kebijakan tersebut belum matang.

"Kalau pemerintah dan Danantara sendiri belum satu suara soal skema dan kapan DSI benar-benar menjadi eksportir tunggal, bagaimana publik bisa yakin ada standar tata kelola yang jelas di baliknya?" ujar Andi.

Satya Bumi mengingatkan bahwa sentralisasi ekspor tanpa pengawasan independen dapat memicu praktik rente serta eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini berisiko meniru kegagalan monopoli ekspor kakao di Ghana dan Pantai Gading.

"Sementara insentifnya diserap oleh segelintir pihak yang memiliki akses ke kendali ekspor tunggal ini," kata Andi.

Kondisi penerapan monopoli di Afrika Barat tersebut berbalik dengan Malaysia yang menerapkan bea ekspor progresif sesuai harga pasar aktual dengan melibatkan banyak pelaku usaha swasta.

"Ambisi politik tidak boleh berjalan lebih cepat daripada kesiapan tata kelola karena berisiko melahirkan monopoli baru yang justru mengorbankan petani swadaya dan lingkungan," papar Andi.