IMF Soroti Mandat SWF Indonesia dan Singgung Peran INA

Kejelasan mandat bagi dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) menjadi poin krusial yang ditekankan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Langkah ini penting agar strategi investasi serta tata kelola lembaga tetap sejalan dengan target pembangunan nasional, dilansir dari Investor Daily. Laporan terbaru IMF menyinggung Indonesia Investment Authority (INA) sebagai contoh SWF yang berfokus pada pembangunan.

Dalam publikasi tersebut, IMF tidak membahas keberadaan Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Pentingnya tata kelola yang kuat, kerangka hukum, dan kejelasan tugas lembaga menjadi sorotan utama IMF. Indonesia saat ini mencatatkan dua SWF, yaitu INA dan Danantara Indonesia, namun hanya INA yang masuk dalam pembahasan laporan.

Pemerintah mendirikan INA pada 2021 untuk mendorong masuknya investasi global melalui skema co-investment demi mendukung pembangunan nasional. Di sisi lain, Danantara Indonesia resmi berdiri pada awal 2025 dengan cakupan tugas lebih luas, yakni mengonsolidasikan dan mengelola aset BUMN seperti Temasek Holdings di Singapura.

"Sementara itu, Indonesia Investment Authority menunjukkan bagaimana negara-negara berkembang cenderung menekankan tujuan pembangunan, termasuk diversifikasi ekonomi," tulis IMF dalam laporannya, Minggu (26/7/2026). IMF memperjelas bahwa landasan kelembagaan SWF memerlukan kerangka hukum yang mengikat dan mandat yang tegas. Kepastian fungsi serta kewenangan ini berfungsi sebagai dasar acuan dalam penentuan keputusan investasi yang selaras dengan prioritas negara.

Berbagai skema SWF di sejumlah negara turut menjadi pembanding dalam laporan IMF. Contohnya, Chile mengoperasikan Economic and Social Stabilization Fund guna menjaga stabilitas fiskal jangka pendek bagi negara pengekspor komoditas. Negara maju seperti Norwegia mengelola Government Pension Fund Global untuk tabungan jangka panjang. Model serupa diterapkan oleh Selandia Baru melalui New Zealand Superannuation Fund serta Irlandia lewat Future Ireland Fund.

Uni Emirat Arab memanfaatkan SWF sebagai instrumen ganda untuk stabilisasi fiskal sekaligus pemacu diversifikasi ekonomi. Sementara itu, Singapura membagi peran secara terpisah antara Temasek Holdings untuk pembangunan domestik strategis dan GIC untuk pasar internasional.

Risiko Mandat Terlalu Luas

Meskipun SWF dapat mengemban beberapa target sekaligus, IMF memperingatkan bahaya cakupan tugas yang terlalu lebar. Mandat yang terlampau luas berpotensi memicu konflik kepentingan dan memperumit pengambilan keputusan.

"Mandat yang terlalu luas dengan banyak tujuan yang berpotensi saling bertentangan dalam satu dana dapat menimbulkan risiko. Risiko meningkat ketika mandat meluas tanpa penyesuaian tata kelola dan pengawasan yang sesuai," tulis IMF. Pemisahan mandat secara hukum disarankan jika SWF menjalankan fungsi beragam, misalnya dengan membentuk sub-dana khusus di bawah kerangka tata kelola terpadu.

Nigeria Sovereign Investment Authority menjadi contoh yang memisahkan dana stabilisasi, generasi mendatang, dan infrastruktur. Langkah serupa dilakukan Norwegia yang memisahkan tabungan jangka panjang di Government Pension Fund Global, sedangkan fungsi stabilisasi fiskal ditaruh di bawah kebijakan fiskal pemerintah. IMF juga menyarankan bentuk hukum SWF disesuaikan dengan peran, di mana dana tabungan jangka panjang berisiko tinggi memerlukan dewan independen, kewajiban fidusia, serta sistem pengawasan internal yang kuat.

"Karena beberapa dana mengambil peran domestik dan strategis, mereka mungkin menyerupai perusahaan induk milik negara, dan lebih baik diatur di bawah hukum yang sesuai," jelas IMF.