Pertamina Patra Niaga dan Dukcapil Integrasikan Data Kependudukan

PT Pertamina Patra Niaga resmi menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama ini ditujukan untuk memperketat verifikasi serta validasi penerima energi bersubsidi. Kesepakatan ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG.

Integrasi sistem ini memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) konsumen penyaluran LPG 3 kg, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi. Agenda tersebut turut disaksikan pejabat kementerian terkait pada Selasa (11/8/2026).

Mars Ega Legowo Putra menyatakan bahwa langkah ini diambil demi memperkuat tata kelola penyaluran subsidi energi nasional. Upaya tersebut memastikan distribusi LPG dan BBM tepat sasaran ke seluruh wilayah Indonesia.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi dengan tata kelola subsidi yang baik dan memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke," ujar Mars Ega, Selasa (11/8/2026). Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menjelaskan, basis data kependudukan merupakan elemen vital bagi layanan publik. Hingga semester I-2026, perekaman biometrik telah mencakup hampir 99% dari total 290,1 juta penduduk wajib KTP.

"Kami mengapresiasi kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Pemanfaatan data kependudukan ini kami harapkan tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lain dalam mendukung tugas dan layanan Pertamina Patra Niaga," jelas Teguh. Penandatanganan kerja sama tersebut turut disaksikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Hadir pula Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina Jaffee Arizon Suardin guna mengawal integrasi data tersebut.

Integrasi sistem berbasis biometrik dan NIK ini diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan distribusi BBM serta LPG 3 kg di lapangan. Langkah ini sekaligus mengoptimalkan alokasi anggaran subsidi energi agar diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.