Pemprov DKI Perbaiki Fasilitas Publik Pasca-Kerusuhan Demonstrasi 27 Agustus

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh fasilitas publik yang dirusak massa saat kerusuhan usai demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026, telah selesai diperbaiki dan kembali berfungsi normal di Jakarta pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Proses pembersihan dan pemulihan sarana prasana seperti halte bus hingga kamera pengawas (CCTV) tersebut dilakukan langsung sejak malam hari setelah massa membubarkan diri.

Pramono Anung menyampaikan penanganan cepat ini melibatkan jajaran pimpinan daerah dan instansi terkait demi menjaga ketertiban umum.

"Saya sudah memerintahkan untuk langsung dilakukan perbaikan karena saya nggak mau ada yang terganggu," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pramono Anung menjelaskan bahwa jajaran pemerintah provinsi beserta aparat keamanan bergerak bersama di lapangan untuk membersihkan puing-puing sisa kerusuhan.

"Semalam itu saya, Kapolda, Pangdam, dan seluruh jajaran stakeholder yang ada termasuk para wali kota itu langsung melakukan bersih-bersih," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga tetap menjadi prioritas utama pasca-insiden tersebut.

"Makanya kenapa kemudian kemarin lalu lintasnya menjadi normal. Dan hari ini aktivitas juga normal," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Mantan Seskab itu mengingatkan bahwa tindakan anarkis saat menyampaikan pendapat di muka umum justru merugikan masyarakat luas pengguna fasilitas umum.

"Demonstrasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai Gubernur Jakarta saya berulang kali menyampaikan silakan tapi jangan merusak sarana prasarana publik," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pramono Anung kembali menekankan agar seluruh elemen masyarakat bersama-sama merawat dan menjaga keamanan lingkungan ibu kota.

"Kalau dirusak yang dirugikan siapa sih? Yang dirugikan publik sendiri," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh prasarana penunjang kota berfungsi optimal tanpa hambatan bagi warga.

"Yang jelas, tidak ada yang terganggu aktivitas publiknya karena semua, baik itu halte, CCTV, dan sebagainya, sekarang sudah normal kembali. Jadi tidak ada yang terganggu, saya hanya minta untuk kita semua jaga Jakarta," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, pihak kepolisian membeberkan pertimbangan utama dalam penanganan kerusuhan yang berlangsung sejak dini hari di sekitar gedung DPR/MPR RI tersebut.

"Sebagaimana tadi dipertanyakan bahwa kerusuhan yang terjadi itu sampai dengan subuh, dini hari sampai dengan subuh, kemudian apa kendalanya ya," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Polda Metro Jaya menekankan pentingnya pendekatan humanis guna meminimalisasi risiko korban jiwa dan kerugian material masyarakat sekitar.

"Kami tentunya di dalam melakukan pengelolaan penanganan Kamtibmas banyak hal yang kami pertimbangkan dan kami lebih mengutamakan keselamatan masyarakat, keselamatan jiwa, harta benda, kemudian penghormatan hak asasi manusia," ujar Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Pendekatan preventif berupa teguran persuasif diberikan terlebih dahulu sebelum langkah penegakan hukum diambil secara tegas.

"Kami lebih mengedepankan imbauan dan humanisme terhadap siapapun, termasuk terhadap perusuh. Dan penindakan hukum yang tegas tentunya kami juga tetap lakukan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Aparat mengimbau massa agar dapat membubarkan diri secara tertib tanpa merusak prasarana umum.

"Oleh karena itu, ini memberikan ruang kami berikan peringatan terlebih dahulu kemudian kami imbau kepada mereka untuk sama-sama menjaga situasi dan stabilitas Kamtibmas. Namun demikian, ketika mereka melakukan perusakan tentunya kami juga tidak membiarkan dan kami lakukan penindakan hukum," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Polda Metro Jaya kemudian memerinci data penangkapan terhadap massa yang diduga terlibat aksi perusakan usai demonstrasi.

"Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Dari kelompok usia, 162 orang dewasa berusia sekitar 18 sampai dengan 40 tahun yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, serta 160 anak berusia rentang 12 sampai dengan 19 tahun yang ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Penanganan kasus penangkapan massa kerusuhan tersebut dibagi ke dalam tujuh klaster pemeriksaan oleh penyidik kepolisian.

"Pada saat ini PMJ telah melakukan pemeriksaan terhadap 315 orang yang pada saat terjadi aksi kerusuhan pada 27 Agustus 2026 dari satu tempat di wilayah sekitar gedung DPR RI," kata Iman Imanuddin, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes.