Pemkot Depok Penertiban 350 Lapak Pedagang di Pasar Cisalak

Tim gabungan Pemerintah Kota Depok menggusur 350 lapak pedagang di kawasan Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin, 10 Agustus 2026. Penertiban menyasar bangunan ilegal di atas trotoar, badan jalan, saluran drainase, serta lahan sengketa.

Operasi penertiban ini melibat sekitar 240 hingga 250 personel gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, Garnisun, Subdenpom, Kejaksaan, Dishub, serta Satgas SDA. Dua unit alat berat dikerahkan untuk merobohkan bangunan liar yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan akses jalan warga.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Dede Hidayat memberikan penjelasan mengenai tahapan prosedur dan temuan pelanggaran di lokasi penertiban.

"Berdasarkan surat yang kami layangkan ada 350 bangunan yang kami sampaikan dengan prosedur SP1, SP2, dan SP3," kata Dede Hidayat.

Prosedur pemberian surat peringatan hingga pelonggaran waktu pembongkaran telah berjalan hampir satu bulan sebelum tindakan tegas diambil.

"Kami sudah laksanakan, mereka sudah kami berikan pemahaman bahwa kami akan mengasal menertipkan sesuai dengan SP1 dan SP3. Kemudian kami longgarkan kembali hampir satu minggu jadi prosesnya sebetulnya kegiatan ini sudah hampir satu bulan," kata Dede Hidayat.

Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait gangguan fasilitas umum dan penutupan saluran air di sekitar pasar.

"Yang pertama, mereka tentu tidak berizin dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian, kita kan sudah dibentuk nih pasar oleh Pemerintah Kota Depok. Pemerintah Kota Depok sudah memfasilitasi pasar dengan anggaran yang cukup besar," kata Dede Hidayat.

Area dalam pasar telah dilengkapi fasilitas penunjang seperti pendingin udara dan lift, namun bangunan liar di luar justru memicu kemacetan.

"Akses jalan warga itu merasa terganggu, lalu drainase ditutup," kata Dede Hidayat.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Widyati Riyandani menyatakan bahwa pemerintah menyediakan solusi dengan memindahkan pedagang ke gedung utama Pasar Cisalak.

"Kami ingin Kota Depok kondisinya aman dan nyaman, termasuk di pusat perdagangan," kata Widyati Riyandani.

Kapasitas gedung utama Pasar Cisalak mencapai 1.300 kios dan baru terisi 50 persen atau 650 unit, sehingga masih tersedia 650 slot kosong. Pedagang yang mendaftar awal berhak memilih lokasi kios, dengan tarif sewa resmi Rp600.000 per meter persegi per tahun untuk kios dan Rp360.000 untuk hamparan yang dapat dicicil.

"Kita berharap semua nyaman, pemerintah nyaman, masyarakat nyaman, dan pedagang pun aman serta nyaman dalam berjualan," kata Widyati Riyandani.

"Pedagang yang datang lebih awal ke posko pendaftaran berhak memilih sendiri lokasi kios atau hamparan sesuai denah yang tersedia," kata Widyati Riyandani.

Sejumlah pedagang mengungkapkan kepasrahan serta kebingungan mereka saat menyaksikan tempat usahanya dibongkar petugas.

"Ya, mau solusi yang terbaik aja lah. Gimana enaknya biar enggak ganggu. Namun, maaf ya, soalnya bukan satu dua orang aja, tetapi 400. Ibarat kata cuma buat makan doang, belum bayar sekolah, bayar kontrakan, kasihan," kata Mumun.

Beberapa pedagang mengaku sudah berjualan selama belasan hingga puluhan tahun di area luar gedung pasar tersebut.

"Sudah 25 tahun, dari tahun 1999 dari pas dari yang kebakaran baru pindah ke sini," kata Mur.

Terdapat kendala mata pencaharian yang dihadapi para pedagang jika harus direlokasi tanpa kejelasan skema usaha.

"Mau solusi yang terbaik gimana enaknya, biar enggak ganggu ini ya, kan maaf ya soalnya kan bukan satu dua orang pedagang dari 400 (lapak), anak sekolah perlu bayaran, yang ngontrak perlu bayar kontrakan. Kalau enggak ada solusi kan kasihan," kata Mur.

Sebagian pedagang mengakui telah menerima surat pemberitahuan dari pemerintah daerah sejak bulan sebelumnya.

"Ada pemberitahuan, dari bulan kemarin. SP 1,2,3 ada dari 28 Juli," kata Mur.

Pedagang lainnya mengaku terkejut karena menyangka pembongkaran hanya menyasar area yang memakan badan jalan utama.

"Katanya cuma jalanan doang, enggak masuk-masuk ke dalam. Kan saya di dalam sana. Ngomongnya kan perapihan enggak tahu jadi begini, yang sudah rapi ya nurut," kata Sani.

Sebelum pembongkaran berlangsung, sejumlah pedagang sempat menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi ke dalam gedung pasar.

"Kami akan melawan untuk mempertahankan mata pencaharian. Meski ada perintah membongkar lapak secara mandiri dalam waktu 3x24 jam dan ancaman pembongkaran paksa oleh petugas, kami akan tetap bertahan," kata Simon.

Kekhawatiran penurunan omzet menjadi alasan utama para pedagang enggan menempati gedung utama.

"Lokasi baru sepi pembeli sehingga dikhawatirkan pendapatan menurun. Kondisi pasar juga seperti gudang sehingga kurang menarik bagi pembeli," kata Wismo.

Staf Umum Pasar Cisalak Astri menyampaikan keterangannya mengenai respons pendaftaran para pedagang sebelum penertiban serentak dilakukan.

"Sebanyak 85 PKL sudah mengisi formulir relokasi. Namun, mereka belum menempati kios maupun los. Kami menunggu perkembangan selanjutnya setelah SP 3 diterbitkan dan berharap seluruh PKL bersedia pindah," kata Astri.

Penataan ini ditujukan untuk mengembalikan fungsi trotoar, mengurangi kemacetan, serta menjaga kebersihan lingkungan kawasan pasar.

"Kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kemacetan akibat parkir kendaraan pembeli maupun lapak yang menggunakan badan jalan, sekaligus menjaga kebersihan dan estetika lingkungan agar tidak terkesan kumuh," kata Astri.

Pemerintah Kota Depok membuka posko pendaftaran relokasi setiap hari di kawasan pasar untuk melayani penempatan kios bagi para pedagang yang terdampak.