Pemerintah Usut 335 Perusahaan Terkait Karhutla di Sumatera Kalimantan

Pemerintah menetapkan langkah tegas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Sumatera dan Kalimantan pada Selasa, 25 Agustus 2026. Sebanyak 335 konsesi hutan milik korporasi teridentifikasi memiliki titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 85.000 hektare.

Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman menyampaikan data konsesi hutan yang terbakar tersebut berdasarkan catatan resmi kementerian. Penyelidikan khusus juga diarahkan kepada sejumlah korporasi di Kalimantan Barat yang diduga kuat terlibat dalam pemicuan titik api.

"Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatera dan Kalimantan yang wilayahnya terindikasi memiliki titik api dan mengalami kebakaran dengan luas lahan terbakar hampir 85.000 hektare," kata Dudung.

Pemerintah memastikan proses hukum akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa tindakan penghakiman prematur sebelum pemeriksaan selesai.

"Kita tidak boleh menghakimi sebelum proses pemeriksaan selesai, tetapi kalau nanti terbukti ada unsur kesengajaan atau pelanggaran, hukum harus ditegakkan dengan tegas," tuturnya.

Dudung menegaskan bahwa pemerintah mengawasi ketat penanganan bencana ini agar dampaknya tidak meluas ke masyarakat rentan.

"Kabut asap berdampak pada anak-anak dan lansia khususnya, serta seluruh lapisan masyarakat umumnya," tutur Dudung.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengonfirmasi bahwa dari 42 perusahaan yang diselidiki nasional, 11 perusahaan berada di Kalimantan Selatan. Penyelidikan terus bergerak paralel dengan proses pidana yang ditangani aparat kepolisian di berbagai daerah.

"Dari 42 perusahaan itu, ada 11 di antaranya di Kalsel yang terindikasi kuat sekali melakukan tindakan tidak terpuji tersebut," ujar Jumhur.

Koordinasi dengan pihak kepolisian terus diperkuat mengingat penindakan hukum terhadap perorangan telah menetapkan puluhan pihak sebagai tersangka.

"Penegakan hukum akan berjalan. Kemarin saja sudah sekitar 72 orang yang dinyatakan tersangka oleh kepolisian dari 9 Polda," beber Jumhur.

Perusahaan yang terbukti bersalah terancam sanksi berat berupa ganti rugi kerugian negara hingga Rp5 triliun dan biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp10 triliun.

"Jadi kita nanti ada yang disebut tentang kerugian negara, ada juga yang kita sebut dengan biaya pemulihan. Dan itu angkanya tidak main-main, angkanya besar sekali," tegas Jumhur.

Di tingkat tapak, operasi pemadaman di Riau menghadapi tantangan berat akibat karakteristik lahan gambut tebal. Di Desa Sungai Guntung Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, operasi Manggala Agni Daops Sumatera VII/Rengat telah memasuki hari ke-22 dengan total area terbakar mencapai 471,39 hektare dan 50,2 hektare berhasil dipadamkan.

Kepala Manggala Agni Daops Sumatera VII/Rengat Muhammad Ilham Sidik melaporkan luas lahan terbakar dan perkembangan pemadaman di area Hutan Produksi yang dapat Dikonversi tersebut.

"Luas terbakar 471,39 hektare dan luas yang sudah dipadamkan 50,2 hektare," kata Ilham.

Akses menuju lokasi membutuhkan perjuangan ekstra karena petugas harus mengangkut peralatan sejauh 3 kilometer dengan motor dan berjalan kaki menembus belukar padat.

"Hari ini, Manggala Agni membagi tim untuk memperkuat penanganan di sejumlah titik. Tim 1 ditempatkan di bagian timur area embung 27, sementara Tim 2 bergerak di bagian timur area embung 26," jelasnya.

Terbatasnya jarak pandang akibat asap pekat kiriman dari wilayah tetangga menjadi hambatan utama dalam mengidentifikasi pusat api.

"Kabut asap juga menyulitkan untuk membedakan sumber titik api setempat karena terhalang kabut asap kiriman dari Indragiri Hilir," jelas Ilham.

Proses pendinginan atau mopping up terus digencarkan untuk mengantisipasi bara api yang tersembunyi di bawah lapisan akar.

"Tim gabungan masih berupaya memastikan bara-bara yang tersisa dapat ditemukan dan dipadamkan agar tidak berkembang menjadi titik api baru," tukasnya.

Sementara itu, Satuan Brimob Polda Riau mengerahkan 45 personel yang dilengkapi 40 set alat bantu pernapasan portable breathing apparatus untuk menembus asap pekat di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Tim gabungan berjumlah 283 personel disiagakan untuk memadamkan bara gambut di lokasi tersebut.

Dansat Brimob Polda Riau Kombes I Ketut Gede Adi Wibawa menjelaskan pentingnya APD pernapasan untuk melindungi kesehatan personel di lapangan.

"Personel kita berhadapan langsung dengan asap saat melakukan pemadaman dan pendinginan. Karena itu, perlindungan pernapasan menjadi penting, terutama ketika anggota harus masuk ke titik dengan paparan asap yang cukup pekat," kata Kombes Ketut.

Tabung udara bertekanan 6 liter pada alat tersebut memberikan suplai oksigen selama 35 hingga 45 menit saat penyisiran lokasi.

"Dengan alat ini, anggota tetap mendapatkan suplai udara ketika harus bekerja di tengah asap pekat. Ini sangat membantu ketika personel harus melakukan pemadaman maupun pendinginan di titik dengan paparan asap tinggi," ujarnya.

Penyisiran mendalam terus dilakukan guna memastikan tidak ada api subterranean yang berpotensi menyala kembali.

"Pemadaman tidak selesai hanya karena api sudah tidak terlihat. Di lahan gambut, kami harus memastikan bara di bawah permukaan juga benar-benar padam. Dengan perlindungan yang memadai, personel bisa bekerja lebih optimal, tentu dengan tetap mengutamakan prosedur keselamatan," kata Ketut.

Operasi gabungan di lapangan diprioritaskan pada penuntasan pendinginan lahan tanpa mengabaikan keselamatan kerja para petugas.

"Target kita pemadaman dan pendinginan harus tuntas. Tetapi keselamatan anggota juga tidak boleh diabaikan. Personel harus bisa bekerja maksimal dan kembali dalam kondisi sehat dan selamat," tegasnya.