Prabowo Minta Usut Dugaan Keterlibatan Korporasi dalam Karhutla Riau

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan tegas terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau yang diduga melibatkan modus operandi korporasi besar pada Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Senin, 24 Agustus 2026.

Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Kepolisian Daerah Riau mencatat adanya 33 laporan polisi dengan 36 tersangka serta total area terbakar mencapai 806,57 hektare sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Angka ini menyusul penanganan 94 kasus karhutla dengan 106 tersangka sepanjang tahun 2025.

Kapolda Riau Herry Heryawan menjelaskan fenomena timbulnya titik api di kawasan hutan diduga kuat dipicu oleh aktivitas manusia yang disengaja maupun tidak disengaja.

"Ini biasa digunakan modus, modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran," beber Herry di depan Prabowo dalam rapat yang ditayangkan virtual, Senin (24/8/2026).

Herry menambahkan bahwa seluruh kejadian karhutla yang sedang ditangani saat ini berawal dari kelalaian maupun kesengajaan oknum di lapangan.

"Jadi semua saat ini yang dilakukan Karhutla semuanya dari manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja," sebut Herry.

Menanggapi indikasi tersebut, Presiden Prabowo mempertanyakan ketersediaan bukti konkret mengenai keterlibatan pihak perusahaan dalam menyuruh warga melakukan pembakaran.

"Maaf Kapolda, ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?" tanya Prabowo.

Herry mengakui bukti langsung keterlibatan korporasi belum ditemukan, namun pola kehadiran warga tanpa lahan di lokasi rawan api menimbulkan kecurigaan mendalam.

"Sampai saat ini belum ada Bapak (bukti korporasi terlibat). Tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang yang tidak mempunyai kebun di situ. Ada dua atau tiga orang. Tetapi dia ada di situ, padahal alasan dia hanyalah untuk memancing padahal tidak ada lokasi memancing di situ," jelas Herry.

Mendengar pemaparan tersebut, Prabowo menginstruksikan agar para tersangka yang mencurigakan segera dipindahkan ke pusat guna menjalani pemeriksaan intensif bersama Badan Intelijen Negara.

"Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya? Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita... kita dalami di sini," titah Prabowo.

Selain penanganan tersangka perseorangan, Kapolda Riau juga melaporkan rekam jejak penegakan hukum terhadap lima perusahaan pada tahun sebelumnya.

"Tahun lalu ada lima korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini," beber Herry.

Penyebab sanksi tersebut melingkupi ketiadaan sarana pemantauan hingga ketidaksiapan tim tanggap darurat di lokasi rawan kebakaran.

"Atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya," lanjutnya.

Presiden Prabowo meminta daftar lima perusahaan tersebut dan menginstruksikan aparat penegak hukum memperluas penindakan terhadap korporasi lain yang melanggar aturan pencegahan karhutla.

"Cari lagi yang melanggar tahun ini," tegasnya.

Pemerintah menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan administratif terberat berupa pencabutan izin bagi perusahaan yang abai menjaga kelestarian lingkungan.

"Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga, itu kita cabut. Karena ini kan sumber, sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Enggak boleh dia seenaknya, dia tidak mencegah. Ya, mencegah itu," pungkas Prabowo.