Pemerintah Targetkan Penarikan Utang Rp 876,9 Triliun pada RAPBN 2027

Pemerintah Indonesia merencanakan penarikan utang sebesar Rp 876,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Target pembiayaan utang tersebut mencatatkan kenaikan sekitar 0,94 persen dibandingkan dengan proyeksi tahun 2026 yang sebesar Rp 876,3 triliun, seperti dilansir dari Investor Daily pada Selasa (18/8/2026).

Rencana penarikan utang pada 2027 tersebut dialokasikan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 779,9 triliun serta penarikan pinjaman sebesar Rp 96,3 triliun.

Pemerintah menjelaskan strategi penarikan instrumen keuangan tersebut dalam dokumen resmi negara.

"Pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 876,3 triliun yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman. Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan SUN (Surat Utang Negara) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)/Sukuk Negara," dikutip dari buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2027.

Pemerintah menilai bahwa pengelolaan utang memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal nasional. Skema pembiayaan yang berkelanjutan diharapkan mampu menopang pendanaan berbagai program pembangunan tanpa mempersempit ruang gerak fiskal maupun membebankan anggaran negara secara berlebihan.

Untuk menekan biaya pembiayaan utang (cost of fund), otoritas fiskal dan moneter terus memperkuat sinergi demi menciptakan sektor keuangan yang inklusif, likuid, serta stabil. Strategi pengelolaan utang dijalankan secara terukur melalui pendekatan akseleratif sebagai katalis pertumbuhan, efisien melalui diversifikasi instrumen, dan seimbang antara risiko dan biaya minimal.

Kebijakan pembiayaan utang pada 2027 juga diarahkan untuk menjaga batas aman portofolio utang negara, mendorong skema pembiayaan inovatif yang berkelanjutan, serta mempertahankan prinsip transparansi dan disiplin pasar di tengah dinamika perekonomian global.