Ekonom Sebut RAPBN 2027 Belum Jawab Persoalan Masyarakat

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 serta Nota Keuangan dinilai belum memuat perbaikan mendasar pada arah kebijakan fiskal pemerintah. Target pertumbuhan sebesar 6 persen maupun ekspansi belanja publik dipandang belum menjawab kebutuhan konkret warga, sebagaimana dilaporkan oleh Investor Daily.

Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Namun, perancangan anggaran dinilai belum menguraikan secara teperinci mengenai strategi penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta sumber pertumbuhan ekonomi.

Founder sekaligus Ekonom Senior Core Indonesia, Hendri Saparini, mengkritik isi pidato pengantar anggaran tersebut karena terlalu terfokus pada klaim capaian dan angka indikator. Ia menilai masyarakat lebih membutuhkan solusi nyata atas beban ekonomi harian daripada sekadar besaran target makro.

"Masyarakat tidak menunggu itu. Jadi apakah pertumbuhannya 5,3%, 5,35%, atau bahkan 5,6%, bukan itu yang ditunggu masyarakat," kata Hendri dalam B-Universe The Forum pada Selasa (18/8/2026).

Hendri menambahkan bahwa RAPBN semestinya berfungsi sebagai instrumen pembenahan atas kelemahan alokasi fiskal periode sebelumnya. Menurutnya, penyesuaian yang disajikan pemerintah saat ini belum menyentuh persoalan mendasar terkait paradigma pembangunan, relasi pusat-daerah, peran sektor swasta, dan kualitas efisiensi belanja.

"Akarnya adalah bagaimana paradigma kebijakan ekonomi kita, bagaimana paradigma pembangunan kita ini akan dibawa," kata Hendri.

Terkait program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Hendri berpendapat bahwa kebijakannya tidak cukup sekadar dipertahankan atau dipangkas nilai anggarannya. Desain program tersebut harus diubah agar menciptakan dampak berganda bagi sektor pertanian, pelaku UMKM, industri nasional, serta penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menekankan pentingnya ketepatan alokasi dalam penggunaan APBN. Ia mengingatkan bahwa kekeliruan penetapan prioritas anggaran di tengah mendesaknya kebutuhan masyarakat akan menggerus daya dukung fiskal dalam mendorong laju pertumbuhan.

Dua pandangan lain mengemuka dari kalangan pengamat ekonomi terkait sinkronisasi indikator pertumbuhan dan ketersediaan lapangan kerja. Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mempertanyakan sejauh mana angka pertumbuhan makro benar-benar dapat dirasakan oleh publik.

"Siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut? Apakah pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan? Apakah meningkatkan daya beli?" kata Nailul.

Sejumlah ekonom menyimpulkan RAPBN 2027 baru dapat menjadi koreksi kebijakan yang nyata apabila orientasinya bergeser dari sekadar penetapan target angka menuju perluasan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, dorongan industrialisasi, dan pemerataan hasil pembangunan.