Pemerintah Siapkan Tambahan Dana Likuiditas Perbankan Hingga Rp400 Triliun

Sokongan likuiditas ke sektor perbankan dipastikan akan terus dikucurkan oleh pemerintah guna mengoptimalkan peran finansial dalam menggerakkan perekonomian nasional. Kebijakan penguatan dana ini mencakup alokasi anggaran yang disalurkan kepada bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Selasa (4/8/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah penambahan likuiditas tersebut ditujukan untuk memulihkan permintaan di sektor riil, seperti otomotif, yang diharapkan berdampak pada pembukaan lapangan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Dua minggu lalu saya inject lagi yang Rp 400 triliun itu seharusnya sih sekarang demand untuk mobil atau motor sudah mulai recover. Kalau masih kurang, hari ini saya akan tambah lagi sampai jumlahnya cukup ke perekonomian," ucap Purbaya dalam GAIKINDO International Automotive Conference di Jakarta pada Selasa (4/8/2026).

Pemerintah juga mempertimbangkan skema penyimpanan jangka panjang untuk memastikan stabilitas dana tersebut tetap terjaga di perbankan nasional.

"Saya mau pemerintah terus membantu likuiditas di perbankan. Kalau gitu yang Rp 200 triliun saya taruh di perbankan sampai akhir tahun, mungkin akan saya perpanjang sampai tahun depan terus saya tambah lagi Rp 200 triliun dari uang saya di yang menganggur di Bank Indonesia," ungkap Purbaya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga mencatat rencana penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Himbara sebesar Rp 100 triliun sebagai komitmen menjaga ketersediaan likuiditas. Dari total dana Rp 281 triliun yang sempat ditarik sebagian pada awal Juni 2026, pemerintah memutuskan untuk mengembalikannya ke sistem perbankan dengan perpanjangan masa penyimpanan hingga Desember 2026.

"Dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi menjadi Rp 281 triliun dan diperpanjang hingga Desember 2026. Di samping itu, ada tambahan Rp 100 triliun sebagai standby jika diperlukan," kata Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.