Pemerintah Spanyol Hadapi Krisis Migrasi Massal Di Ceuta

Ribuan warga asal Maroko menerobos wilayah perbatasan Ceuta di Spanyol pada Kamis, 30 Juli 2026. Peristiwa migrasi massal ini memicu krisis migrasi serta memanaskan hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut.

Gelombang kedatangan migran dalam jumlah besar ini memicu perdebatan politik internal Spanyol. Pihak oposisi pemerintah menuding putusan Mahkamah Agung terkait regulasi migran sebagai pemicu utama masuknya warga Maroko ke wilayah perbatasan.

Pakar imigrasi serta hak asasi manusia, Patuca Fernández, membantah tuduhan pihak oposisi mengenai dampak putusan pengadilan tersebut saat diwawancarai oleh media Cadena SER.

"Undang-undang kami memiliki mekanisme untuk menyelesaikan situasi ini, tetapi tidak dapat menggunakan figur penolakan perbatasan," ujar Patuca Fernández, Pakar Imigrasi dan Hak Asasi Manusia.

Fernández menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung Spanyol sama sekali tidak melarang tindakan pengembalian migran ke negara asal. Pengadilan hanya menetapkan batas waktu prosedur selama 72 jam yang wajib dipatuhi otoritas.

"Apa yang dikatakan Mahkamah Agung kepada pihak berwenang Spanyol adalah bahwa mereka tidak dapat menggunakan figur penolakan di perbatasan karena itu diperuntukkan bagi kasus lain. Sama sekali tidak dikatakan bahwa mereka tidak dapat bertindak. Oleh karena itu, menyatakan bahwa putusan ini memicu apa yang terjadi adalah tidak benar," kata Patuca Fernández, Pakar Imigrasi dan Hak Asasi Manusia.

Menurut analisanya, ada dua alasan utama yang mematahkan tuduhan oposisi. Kaum muda Maroko tidak memantau yurisprudensi pengadilan Spanyol, dan pergerakan massa sebesar ini pasti diketahui serta diizinkan oleh otoritas Maroko.

"Maroko telah lama memaksakan hubungan ini agar berkembang dalam kerangka yang membuat mereka merasa nyaman dan memungkinkan mereka untuk bernegosiasi mengenai hal-hal lain nantinya. Selain itu, kita tidak boleh lupa bahwa mereka menggunakan migrasi kaum mudanya sebagai semacam katup penyelamat untuk meringankan tekanan internal dan menghindari protes sosial," tutur Patuca Fernández, Pakar Imigrasi dan Hak Asasi Manusia.

Fernández menilai situasi ini bukanlah sekadar masalah migrasi biasa, melainkan bentuk krisis bilateral akibat manuver politik pemerintah Maroko. Fenomena migrasi pada dasarnya adalah hal yang dapat diprediksi sebelumnya.

"Ini adalah krisis hak asasi manusia yang terjadi dalam kerangka kepentingan politik Pemerintah Maroko untuk bernegosiasi kemudian dengan Spanyol mengenai masalah lain. Kita sudah mengalaminya pada tahun 2021 dan sangat mengkhawatirkan bahwa rencana kontinjensi belum ditetapkan untuk menghadapi situasi jenis ini," tegas Patuca Fernández, Pakar Imigrasi dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai ancaman Italia untuk membatalkan perjanjian Schengen dengan Spanyol, Fernández menganggap gertakan tersebut tidak relevan secara teknis. Wilayah Ceuta dan Melilla memiliki aturan khusus dalam traktat Schengen dengan pemeriksaan dokumen tetap.

"Ancaman dari Italia adalah posisi politik dari mereka yang menggunakan imigrasi untuk mempertahankan wacana tertentu dan mereka melakukannya dengan cara yang sama buruknya seperti yang, menurut saya, sedang dilakukan oleh Pemerintah Maroko," ucap Patuca Fernández, Pakar Imigrasi dan Hak Asasi Manusia.

Saksi mata yang dilansir dari media ABC melaporkan situasi keputusasaan para pemuda Maroko yang nekat melintasi perbatasan Ceuta. Banyak di antara mereka pergi menerjang bahaya meski sempat dilarang dan ditangisi oleh orang tua mereka dari kejauhan.