Sumar Mendesak Pengelolaan Krisis Migrasi Ceuta Sesuai Hak Asasi

Sumar meminta agar penanganan krisis migrasi di Ceuta dilakukan dengan mengedepankan kriteria kemanusiaan dan penghormatan hak asasi manusia, serta menolak pengembalian anak-anak dan individu yang berpotensi mengajukan suaka.

Partai ini menegaskan perlunya perlindungan nyawa para migran dengan menjamin hak hukum dan kemanusiaan secara menyeluruh. Selain itu, mereka menyerukan penguatan fasilitas penerimaan di Ceuta dan koordinasi respons antar lembaga pemerintah.

Sumar menekankan pentingnya memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan prinsip negara hukum, termasuk akses penuh ke prosedur suaka, perlindungan anak, dan jaminan hak individu.

Partai ini merujuk pada keputusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa hukum imigrasi tidak memperbolehkan penolakan langsung di perbatasan atau 'devoluciones en caliente' terhadap migran yang ditangkap di laut.

Sumar menilai krisis kemanusiaan di Ceuta mencerminkan kegagalan model migrasi Eropa yang masih bergantung pada eksternalisasi dan improvisasi kebijakan.

Mereka mengkritik kebijakan eksternalisasi yang menyerahkan pengawasan perbatasan pada pemerintah lain yang menggunakan arus migran sebagai alat tekanan politik.

Mengenai permintaan partai oposisi untuk satu komando tunggal dalam menangani krisis, Sumar menyatakan bahwa oposisi lebih banyak mengkritik pemerintah dan menghambat pembagian anak migran yang tidak didampingi.

"Setengah tahun mereka bilang pemerintah tidak efektif dan setengah tahun lainnya meminta bantuan. Proyek mereka hanya memecah belah," ujar Sumar.