Pemerintah Siapkan Rp 31 Triliun Angkat Guru PPPK Penuh Waktu

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk membiayai pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari paruh waktu menjadi penuh waktu di bawah pemerintah pusat pada Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa dana tersebut dialokasikan guna memastikan status pekerjaan para tenaga pendidik.

"Kalau untuk PPPK yang menjadi pemerintah pusat, anggarannya sekitar Rp 31 triliun, sudah kami siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan, tetapi kita sudah amankan anggarannya," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Meski terdapat penambahan belanja, defisit APBN 2027 dipastikan tetap terjaga pada kisaran 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 671,2 triliun. Angka tersebut berasal dari target pendapatan negara sebesar Rp 3.426 triliun dan belanja negara senilai Rp 4.097,2 triliun.

"Nambah anggaran (untuk PPPK) tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari tahun depan. Jadi defisitnya nggak berubah cukup aman, (defisitnya) masih 2,4% dari PDB," ujar Purbaya.

Pengalihan status sebanyak 541 ribu pegawai PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan berstatus pemerintah pusat ini diperkirakan membutuhkan waktu rentang tiga hingga empat tahun.

"Sekitar 541 ribu secara bertahap. Kita harapkan memberi kepastian kepada para guru PPPK, jadi nggak usah khawatir lagi ke depan," tutur Purbaya.

Alokasi untuk PPPK tersebut masuk dalam skema belanja pegawai kementerian/lembaga yang direncanakan mencapai Rp 378.903,0 miliar pada RAPBN 2027. Selain itu, pemerintah merencanakan anggaran tunjangan Guru ASND sebesar Rp 75.863,3 miliar, naik 1,5 persen atau Rp 1.143,3 miliar dari outlook 2026 yang mencakup tunjangan profesi, tambahan penghasilan, dan tunjangan khusus guru.