Pemerintah Siapkan Empat Landing Station Kabel Laut untuk Perkuat Konektivitas Digital

Pemerintah Indonesia menyiapkan empat lokasi landing station kabel laut internasional untuk memperkuat posisi sebagai hub konektivitas digital di Asia Pasifik, menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kartika Listriana saat konferensi BATIC 2026 di Bali.

Empat lokasi landing station yang direncanakan berada di Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), Manado, dan Jayapura. Pilihan lokasi mempertimbangkan efektivitas jalur konektivitas, seperti Papua yang berpotensi menjadi pintu koneksi menuju Australia karena jaraknya yang lebih dekat.

Menurut Kartika, pemerintah juga telah menetapkan koridor alur kabel bawah laut nasional melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 yang terdiri dari 217 segmen, 209 landing point, dan empat lokasi landing station Sistem Komunikasi Kabel Laut internasional yang masuk ke Indonesia.

"Indonesia memang harus siap ya, dan sudah siap. Karena kami ini kalau dari sisi penataan kabel laut, kita sudah ada dasar regulasinya," ujar Kartika.

Posisi strategis Indonesia di jalur konektivitas digital Asia Pasifik didukung oleh lebih dari 50 sistem kabel bawah laut internasional dan domestik yang melewati wilayahnya, dengan lebih dari 99% trafik data internasional melalui kabel bawah laut.

KKP menilai penataan koridor kabel laut penting untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang laut yang juga digunakan untuk perikanan, pelayaran, migas, pertambangan, konservasi, dan pariwisata. Penataan ini juga bertujuan memberikan kepastian ruang bagi investor dan operator.

Kartika menambahkan, pemerintah berencana mengembangkan konsep Hub & Spoke, di mana hub menjadi pusat konektivitas dengan dukungan data center dan terhubung ke beberapa landing point. Pengembangan koridor juga mempertimbangkan jarak aman antar kabel dan kapasitas koridor.

"Indonesia tidak mau khususkan. Yang penting mereka juga mengikuti ketentuan-ketentuan regulasi dari sisi digitalisasi, konektivitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," ujar Kartika.

Dia menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur digital yang mendukung ekonomi digital, cloud, data center, hingga kecerdasan buatan (AI).

"Kita yakin, karena memang market-nya besar, dan lokasi kita itu strategis. Dan kita potensial juga dari sisi ruang. Sehingga kita harus yakin bahwa kita bisa," tutup Kartika.

Informasi ini dilansir dari Detik iNET.