KKP Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan Kabel Laut di Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan kebutuhan kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan kabel laut di Indonesia yang ruang bawah lautnya padat dengan berbagai aktivitas.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengatakan percepatan infrastruktur kabel laut tidak bisa hanya dilakukan pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat harus terlibat karena terkait perizinan dan kepentingan lintas sektor.

"Melalui kolaborasi juga. Jadi kan kita itu sekarang tidak bisa bergerak hanya pemerintah," ujar Kartika di Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026, Nusa Dua, Bali, Rabu (26/8).

Menurut Kartika, masyarakat harus dikenali sebagai bagian dari investasi strategis dan kepentingan mereka harus diakomodasi.

Ruang laut Indonesia bersifat multi-use, digunakan untuk kegiatan seperti perikanan, pelayaran, migas, pertambangan, konservasi, energi, dan pariwisata. Infrastruktur kabel laut harus terintegrasi dengan penggunaan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih atau kerusakan.

Pemerintah telah menetapkan koridor kabel bawah laut nasional melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 yang mencakup 217 segmen, 209 titik landing, dan empat lokasi landing station internasional. Ini bertujuan memberi kepastian jalur bagi investor dan operator serta acuan perizinan lintas sektor.

Proses pembangunan kabel laut melibatkan banyak lembaga seperti KKP, Komdigi, Kementerian Perhubungan, Lingkungan Hidup, ESDM, Pertahanan, Pushidrosal, pemerintah daerah, dan operator. Pendekatan birokrasi yang berurutan berpotensi memperlambat waktu pemasaran investor.

Kartika menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai lokasi investasi infrastruktur digital.

"Mudah-mudahan koordinasi kolaborasi yang lebih efektif di sini. Rata-rata mereka itu biasanya concern dalam konteks perizinan, efektif efisiennya itu," ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi digital, cloud, data center, dan kecerdasan buatan (AI) mendorong kebutuhan konektivitas yang makin meningkat. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 109 miliar pada 2025, seiring bertambahnya investasi kabel laut dan pengembangan rute baru seperti Indonesia Cable Express (ICE).

KKP optimistis Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut karena pasar besar dan lokasi geografis strategis.

"Kita yakin, karena memang market-nya besar, dan lokasi kita itu strategis. Dan kita potensial juga dari sisi ruang. Sehingga kita harus yakin bahwa kita bisa," pungkas Kartika.

Informasi ini dilansir dari Detik iNET.