Pemerintah Selidiki Empat Korporasi Terkait Karhutla di Kalbar

Pemerintah tengah menyelidiki empat korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Langkah ini diambil atas instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menindak para pelaku.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut saat berada di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penyelidikan ini berfokus pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya titik api di kawasan tersebut.

"Ya, yang tadi dilaporkan ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Di Kalimantan Barat," kata Pras kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026).

Penindakan hukum terhadap pelanggaran karhutla menjadi poin utama yang ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo dalam dua rapat terbatas. Pemerintah memastikan akan menyasar seluruh pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal.

"Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu," kata Pras.

Pengawasan ketat juga diberlakukan bagi para pihak yang memprakarsai pembukaan lahan dengan cara membakar. Tindakan tegas siap diterapkan tanpa memandang status perorangan maupun badan usaha.

"Atau siapa pun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," lanjut Pras.

Pemerintah menyiapkan sanksi administratif terberat hingga pencabutan izin operasional bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan lingkungan tersebut.

"Oh iya kalau ditemukan pelanggaran, kita tidak akan ragu-ragu akan kita tindak sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya," ujar Pras.

Sikap tegas tersebut sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta proses hukum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa toleransi bagi para pelanggar.

"Harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan," kata Prabowo.